Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penertiban para pedagang kaki lima (PKL) di Jalan PM Noor, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara kembali mendapat sorotan tajam dari anggota legislatif Kota Tepian.
Ia adalah Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Samarinda yang mengharapkan pemerintah daerah tak hanya sekadar melakukan penataan kota, tapi juga harus memikirkan nasib dan masa depan para pedagang.
“Pemerintah harus bisa menempatkan diri, untuk lebih memikirkan nasib kedepan dari para pedagang (yang ditertibkan di Jalan PM Noor),” tegas Damayanti, Rabu (18/1/2023).
Respon tajam yang diberikan politisi Partai PKB ini bukan tanpa alasan. Sebab menurut dia, jika pemerintah hanya melakukan penertiban tanpa ada solusi, maka penindakan juga bukan menjadi jawaban yang tepat.
“Kalau bahas ini kan urusan nya soal perut. Pemerintah juga harus memikirkan nasib warganya, apalagi yang berkaitan dengan urusan perut. Jangan dikesampingkan,” kritisnya.
Baca Juga
Ia menambahkan, jangan sampai karena mematuhi aturan yang ada, justru akan menimbulkan masalah yang baru.
“Jangan sampai karena masalah perut, angka kriminalitas kita meningkat,” tekannya lagi.
Jika ingin mewujudkan tatanan kota yang rapi dan tertib. Maka penindakan terhadap setiap lapak PKL juga harus diberikan solusi jangka panjang.
Baca Juga
Seperti pemerintah yang telah menyiapkan sebidang lahan, dengan tujuan sentralisasi PKL yang telah ditertibkan.
“Artinya lagi-lagi kita kan pengen kalau masyarakatnya sejahtera, makmur dan kota bersih. Maka pemerintah juga harus memberi kemudahan (para PKL berdagang),” tandasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka
