Pemprov Kaltim melalui Dinsos menyalurkan 1.500 bantuan usaha lewat program Jospol UMKM demi dorong kemandirian ekonomi dan kurangi kemiskinan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus berkomitmen mengentaskan kemiskinan di Benua Etam. Salah satu upaya yang dilakukan yakni lewat program Jospol (Jaring Pengaman Sosial) berbasis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa pada 2025 pihaknya menargetkan penyaluran sebanyak 1.500 paket bantuan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat miskin.
“Kami ingin memicu masyarakat miskin agar memiliki kemampuan berusaha. Harapannya, usaha tersebut bisa berkembang, menambah penghasilan, dan membuat mereka mandiri secara ekonomi,” ujarnya saat ditemui di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (23/6/2025).
Melalui program ini, Dinsos berharap masyarakat tidak lagi tergantung pada bantuan sosial dan dapat keluar dari garis kemiskinan secara permanen.
Baca Juga
Penyaluran bantuan dilakukan merata, dengan target 150 keluarga penerima manfaat (KPM) di setiap kabupaten/kota. Sejumlah daerah yang sudah menerima bantuan antara lain Kutai Barat, Bontang, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara (Kukar). Program ini akan terus berjalan hingga mencakup seluruh 10 kabupaten/kota, termasuk Mahakam Ulu.
“Target kami dalam satu tahun adalah menjangkau 1.500 keluarga penerima manfaat, dibagi rata di tiap kabupaten/kota,” tambahnya.
Selain itu, Dinsos juga mendukung keberhasilan program prioritas Pemprov Kaltim, yakni Gratispol (gratis pelayanan sekolah dan layanan kesehatan), yang diinisiasi Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Baca Juga
Untuk mendukung program ini, Dinsos berperan dalam pendataan masyarakat miskin dan kurang mampu. Meski dalam praktiknya, program Gratispol saat ini berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan status ekonomi.
“Walau programnya universal, kami tetap menyiapkan data masyarakat miskin untuk keperluan verifikasi program-program lain,” jelasnya.
Ia juga memastikan bahwa program bantuan yang sudah ada, seperti pembayaran premi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tetap berjalan optimal.
“Kami bertugas menyiapkan dan memverifikasi data penerima agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya. (Adv/diskominfokaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
