Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyoroti potensi dampak kebijakan pelarangan rokok elektrik atau vape terhadap tenaga kerja di daerah. Pasalnya, Asosiasi Ritel dan Vape Indonesia (Arvindo) Kaltim memperkirakan terdapat sekitar 1.400 pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut.
Firnadi menilai jumlah pekerja itu perlu menjadi perhatian apabila pemerintah pusat menindaklanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 yang menetapkan penggunaan, produksi, dan jual beli vape sebagai perbuatan haram.
“Saya kira angka ini perlu ditanggapi serius. Itu perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor tersebut,” ujar Firnadi.
Menurutnya, jumlah pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan sangat bergantung pada bentuk kebijakan yang nantinya ditetapkan pemerintah serta kemampuan masing-masing usaha untuk melakukan penyesuaian.
Karena itu, ia mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim bersama asosiasi terkait melakukan verifikasi jumlah pekerja, persebaran tenaga kerja di setiap kabupaten/kota, serta status hubungan kerja mereka.
Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki data yang jelas mengenai tenaga kerja yang berpotensi terdampak apabila kebijakan pelarangan diberlakukan.
Firnadi juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan, tetapi turut memperhitungkan dampak ekonomi terhadap pekerja dan keluarganya.
Jika pemerintah pusat memutuskan pelarangan secara menyeluruh, menurutnya, langkah peralihan bagi pekerja perlu disiapkan sejak proses perumusan kebijakan.
“Perlindungan kesehatan harus menjadi pertimbangan utama. Dampak terhadap penghasilan pekerja dan keluarga mereka juga perlu dihitung dan ditangani,” tegasnya. (adv/dprdkaltim/ys)
Editor: Dirhanuddin