Kepala DPKH Kaltim Munawwar mengharapkan adanya penguatan check poiun di perbatasan. Untuk mempertahankan Kaltim bebas PMK.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim terus melakukan penguatan antisipasi masuknya hewan ternak dengan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Untuk mempertahankan kondisi Kaltim bebas dari PMK.
Salah satunya, dengan menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kesiapsiagaan dan Penanggulangan PMK. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan koordinasi sebagai upaya mempertahankan Kaltim bebas PMK.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala DPKH Kaltim Munawwar menjelaskan, Kaltim telah melakukan berbagai upaya pencegahan sejak pertama kali ditemukan PMK di Provinsi lain.
“Karantina, edaran, imbauan dan surat dari Kementerian sudah kita pelajari dan lakukan. Kita ingin dengan adanya gugus tugas ini mempersiapkan segalanya. Jadi kita persiapkan siapa berbuat apa meskipun PMK belum ada di Kaltim, kalau bisa jangan sampai ada,” jelasnya saat memimpin Rakor di Aula Brahman Cross DPKH, Rabu (13/7/2022).
Baca Juga
Setelah melakukan diskusi selama kurang lebih 2 (dua) jam, pihaknya sepakat untuk mengambil beberapa langkah melalui gugus tugas ini. Adapun langkah-langkah tersebut seperti, rapat rutin dan intens membahas perkembangan PMK.
Kemudian, surveillans klinis PMK dan pengambilan sampel. Meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak, pendirian posko dan hotline PMK.
“Tak kalah pentingnya yakni edukasi informasi ke semua lini masyarakat agar tidak ada disinformasi terhadap PMK ini. Peningkatan biosecurity juga harus dilakukan,” ujarnya.
Baca Juga
DPKH Kaltim Harapkan Kabupaten/Kota Bentuk Satgas PMK Hingga Kelurahan
Lalu lintas Hewan Rentan PMK (HRP) di Kaltim masih mengacu pada surat Menteri Pertanian nomor 151.PK/300/M/7/2022 tanggal 4 Juli 2022 perihal Lockdown dan Penyemprotan Disinfektan Untuk Mencegah Penularan PMK.
Munawwar juga berharap, penguatan check poin di perbatasan Kalimantan Selatan dan pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan Kalimantan Tengah bisa diperkuat lagi.
“Kita berharap ada satgas PMK terbentuk di kabupaten/kota hingga kelurahan. Per hari ini sudah 22 Provinsi yang tertular PMK. Sekitar 29 ribu dosis vaksin impor dari luar dan itu di sebarkan ke daerah wabah. Padahal yang kita inginkan bisa di sebarkan juga ke daerah non wabah agar bisa mengantisipasi. Pengetatan pengawasan lalu lintas hewan ternak sangat penting,” tegasnya. (*/adv/diskominfokaltim/cht/pt)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
