Pemprov Kaltim memanfaatkan gedung lama untuk sekolah rintisan sambil menunggu pembangunan sekolah rakyat permanen di Samarinda dimulai tahun ini.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan pendirian Sekolah Rakyat. Namun, dari sejumlah usulan pembangunan, baru satu lokasi yang disetujui pemerintah pusat untuk dibangun secara permanen.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebut pembangunan permanen tersebut akan dilakukan di Kota Samarinda, tepatnya di Palaran, dekat Stadion Utama.
“Untuk persiapan Sekolah Rakyat, yang permanen baru satu yang disetujui di Samarinda. Lokasinya di Palaran, dan pembangunan akan dimulai tahun ini sesuai janji pemerintah pusat. Usulan ini masuk dalam pembangunan tahap satu,” ujar Andi saat diwawancarai awak media di Lobi Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda Ulu, Senin (11/8/2025).
Selain pembangunan permanen, pemerintah pusat meminta Pemprov Kaltim tetap memperhatikan pelaksanaan Sekolah Rakyat untuk tahun ajaran 2025–2026. Sebagai langkah sementara, Pemprov mengusulkan pembukaan sekolah rintisan dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah siap pakai.
Dari usulan tersebut, ada tiga sekolah yang disetujui. Pertama, gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di Samarinda Seberang yang masuk tahap 1B. Kedua, gedung Balai Peningkatan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), eks milik Kementerian Ketenagakerjaan. Ketiga, SMA Negeri 16 Samarinda.
Untuk tahap 1C, kata Andi, masih dilakukan pemenuhan sarana dan prasarana dengan target rampung akhir Agustus. Masing-masing sekolah rintisan wajib membuka dua kelas untuk jenjang SD, dengan kapasitas 25 siswa per kelas, baik di BPVP maupun SMA 16.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat adalah sekolah gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan dan mengembangkan keterampilan hidup. Sedangkan sekolah rintisan adalah sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan sedang dalam proses pengembangan untuk mencapai standar tersebut.
“Ini strategi sementara sambil menunggu pembangunan sekolah rakyat permanen selesai,” jelas Andi. (Adv/diskominfokaltim/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id