Pencegahan dan penurunan stunting merupakan salah satu fokus utama Pemprov Kaltim. Dengan target, menurunkan angka stunting hingga 14 persen, sesuai target nasional.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemprov Kaltim komitmen berupaya mencegah dan menurunkan angka stunting di daerah. Dengan harapan, akan menurunkan angka kasus stunting di Kaltim setidaknya di bawah 20 persen.
Sebab, saat ini angka stunting di Kaltim tergolong tinggi, yaitu mencapai 22,8 persen. Meskipun masih berada di bawah angka stunting nasional, yaitu 24,4 persen. Oleh karena itu, penurunan stunting di Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim, menjadi salah satu fokus utama Pemprov Kaltim.
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam giat Pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Stunting dengan Pemangku Kebijakan di Tingkat Provinsi. Kegiatan tersebut sekaligus memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 29. Serta, dirangkai dengan Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dikukuhkan langsung oleh Gubernur Kaltim, Isran Noo.
“Angka Stunting Kaltim saat ini sebesar 22 persen. Kita berupaya untuk bisa menurunkan stunting pada angka di bawah 20 persen, atau 14 persen kalau sesuai target nasional,” ucap Isran saat membuka acara Pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Stunting dengan Pemangku Kebijakan Tingkat Provinsi Kaltim di Hotel Harris, Senin (18/7/2022).
Baca Juga
Isran juga memaparkan, harapan hidup masyarakat Kaltim cukup tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kaltim mencapai 74,61 tahun. Angka itu, merupakan yang tertinggi di Kalimantan, bahkan melampaui angka nasional yang baru mencapai 71,57 tahun.
“Orang Kaltim ini panjang umur. Termasuk Gubernurnya,” kelakarnya.
Penurunan Stunting Memerlukan Upaya Serius Dari Semua Pihak
Sementara, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kaltim Sunarto menjelaskan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, Kepala BKKBN Republik Indonesia (RI) telah ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Dengan target angka stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen.
Dengan demikian, ia berharap, Provinsi Kaltim mampu menurunkan angka Stunting hingga 12,83 persen. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan upaya yang serius dan kerja keras dari seluruh pihak.
“Salah satunya, melalui kolaborasi lintas sektor untuk melakukan intervensi hulu-hilir, intervensi spesifik serta pendekatan pentahelix. Dalam rangka penurunan angka Stunting di Benua Etam,” ungkapnya.
Sunarto juga melaporkan, BKKBN Kaltim telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di 10 kabupaten/kota, 103 kecamatan dan 1.038 desa/kelurahan. Serta 1.988 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari unsur kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kader keluarga, dan bidan. TPK ini, telah tersebar di seluruh desa/kelurahan se-Kalimantan Timur.
“TPK ini bertugas untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan pendampingan kepada keluarga beresiko Stunting,” jelas Sunarto.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Avdokasi, Penggerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN RI, Sukaryo Teguh. Ia menyampaikan, keluarga memiliki peran penting dalam konteks pembangunan nasional. Karena, keluarga merupakan lini terkecil dari struktur bermasyarakat dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.
“Pertahanan nasional yang kuat, daerah yang kuat, kecamatan hingga desa yang kuat, dimulai dari keluarga yang kuat. Generasi akan baik dan berdaya tergantung keluarga,” ungkapnya.
Baca Juga
Strategi penurunan angka Stunting, menurut Sukaryo, dapat dilakukan dengan menurunkan prevalensi Stunting secara preventif promotif. Yakni, dengan intervensi sejak dini.
Dengan melakukan pendampingan pada calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu yang memiliki bayi usia 2 (dua) tahun ke bawah. Dengan harapan, TPPS di tingkat provinsi juga dapat bertanggung jawab secara operasional dan mengkoordinasikan kebijakan pencegahan Stunting secara optimal. (*/adv/diskominfokaltim/krv/pt)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
