Permasalahan Pendidikan Samarinda Dipaparkan Komisi IV Kepada DPR RI dan Kemendiknas

kaltim_akurasi
6 Views
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ahmat Sopian Noor menjelaskan sejumlah permasalah pendidikan mulai dari honor, insentif hingga persoalan infrastruktur bangunan. (Istimewa)

Permasalahan Pendidikan menjadi topik utama yang menjadi pembahasan saat Komisi IV DPRD Samarinda bertemu dengan DPR RI dan Kemendikbud. Meski berstatus sebagai ibu kota provinsi Kaltim, hal ini tidak menjadikan Samarinda bebas dari permasalahan Pendidikan. Pasalnya hinga kini Samarinda masih berkutat dengan permasalahan Pendidikan meliputi infrastruktur, honor tenaga pendidik, dan lain-lain.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Para Anggota Komisi IV DPRD Samarinda yang berkesempatan menghadiri undangan dari DPR RI bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam pertemuan itu Komisi IV DPRD Samarinda menyampaikan sejumlah permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Tepian, pada Senin (19/9/2022) kemarin.

Penyampaian itu masuk dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memperjelas infomasi tentang RUU perubahan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Ahmat Sopian Noor menjelaskan, permasalah yang terjadi mulai dari masalah honor hingga persoalan infrastruktur bangunan pendidikan.

“Banyak kemudian yang disampaikan, termasuk kendala dan permasalahan tentang pendidikan yang terjadi Samarinda,” jelasnya, Kamis (22/9/2022).

Persoalan Insentif Guru dan Infrastruktur Pendidikan

Anggota Fraksi Golkar ini pula mengatakan, permasalahan pendidikan Samarinda salah satunya mengenai insentif dan honorer para guru.

“Perlu sekali menghargai jasa seorang guru sebagai pahlawan tanpa mengharap balas budi. Kita ketahui guru mendidik dari tingkat TK hingga sarjana, jadi perlu memperjuangkan kesejahteraan mereka,” tegasnya.

Selain itu, lanjutnya, banyak sekolah di Samarinda yang juga perlu mendapatkan perhatian termasuk bantuan dari pusat terkait kelayakan bangunannya.

Seperti pembangunan infrastruktur atau ruang kelas yang layak dan lain sebagainya.

Ia berharap apa yang telah disampaikan akan menjadi pertimbangan bagi para Komisi X DPR RI serta Kemendiknas agar aspirasi masyarakat dan guru bisa terealisasikan.

“Tentu hal itu menjadi bagian penting yang harus kita perjuangkan untuk kebaikan pendidikan di Samarinda,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)

Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *