Perusahaan Tahan Ijazah Pekerja, Ekti Imanuel: Laporkan ke Saya!

Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel menegaskan perusahaan tidak boleh menahan ijazah pekerja. DPRD akan koordinasi dengan Disnaker jika ada laporan.
Devi Nila Sari
2.4K Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Praktik tersebut dinilai merugikan pekerja karena ijazah merupakan dokumen penting yang menjadi hak pribadi dan dibutuhkan untuk menunjang masa depan mereka.

Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menegaskan perusahaan tidak boleh menahan ijazah milik pekerja. Ia meminta persoalan tersebut ditindaklanjuti apabila ditemukan laporan dari masyarakat maupun pekerja yang mengalami kejadian serupa.

Menurut Ekti, DPRD dapat berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk menelusuri laporan tersebut. Langkah awal yang diperlukan adalah memperoleh informasi mengenai perusahaan yang diduga menahan ijazah, kemudian memastikan kebenaran persoalannya melalui penelusuran dan pengumpulan bukti.

“Kalau ada perusahaan yang menahan ijazah dan tidak mengembalikannya, silakan sampaikan kepada saya. Nanti akan saya cari bukti dan berkoordinasi dengan Disnaker,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, beberapa hari lalu.

Ia menilai laporan dari masyarakat sangat penting agar persoalan tersebut tidak berhenti sebagai keluhan pekerja. Karena itu, Ekti juga mengajak kalangan media untuk menyampaikan informasi apabila menemukan kasus penahanan ijazah di lingkungan perusahaan.

Menurutnya, media memiliki jaringan yang luas sehingga dapat membantu mengungkap persoalan ketenagakerjaan yang dialami masyarakat. Informasi mengenai nama perusahaan dan kasus yang terjadi akan menjadi bahan awal untuk ditindaklanjuti bersama instansi terkait.

Selain penahanan ijazah, Ekti turut menyoroti persoalan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi belum menerima pesangon. Ia menyebut persoalan tersebut dapat dikoordinasikan melalui Komisi IV DPRD Kaltim bersama Disnaker untuk mengetahui penyebab belum terpenuhinya hak pekerja.

Politisi Partai Gerindra ini pun mengingatkan bahwa pemberian pesangon harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Karena itu, setiap laporan perlu ditelusuri dengan melihat ketentuan masa kerja dan persyaratan lain yang berkaitan dengan hak pekerja.

Ekti berharap koordinasi antara DPRD dan Disnaker dapat membantu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, terutama ketika pekerja menghadapi kesulitan memperjuangkan haknya.

“Kasihan pekerja kalau ijazahnya ditahan. Ini persoalan yang harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut hak mereka,” tegasnya. (Adv/dprdkaltim/ys)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Dirhanuddin

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana