Dalam upaya menekan angka pengangguran, diperlukan peran Disnakertrans sebagai leading sektor. Kemudian, semua instansi untuk bahu membahu agar permasalahan ini bisa teratasi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Angka pengangguran di Kaltim masih terbilang tinggi. Meski Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kaltim turun 0,4 persen dibandingkan Agustus 2022. Yakni, menjadi 5,31 persen, atau setara 103,590 orang pada Agustus 2023.
Namun, masih sulitnya lulusan SMA maupun perguruan tinggi dalam mencari pekerjaan di daerahnya sendiri tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal inipun menjadikan pengangguran masih menjadi masalah serius di Kaltim.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengaku, permasalahan pengangguran sejatinya menjadi salah satu fokus DPRD Kaltim, khususnya di komisi IV. Ia mengatakakan, sejak empat tahun terakhir angka pengangguran memang mengalami fluktuatif. Apalagi sejak adanya Covid-19, peningkatannya menjadi cukup tinggi.
“Memang itu menjadi konsen kita bersama, dengan disnakertrans (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltim). Permasalahan seperti ini tidak hanya terjadi di provinsi kita saja. Maka, upaya yang kita lakukan adalah menciptakan trobosan baru untuk memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat yang menganngur,” ungkapnya, Kamis (9/11/2023).
Baca Juga
Menurutnya, dalam pengentasan pengangguran, pemprov tidak bisa memberikan upaya yang maksimal. Karena, dibeberapa kabupaten dan kota, ada yang jumlah penganggurannya sangat tinggi.
“Yang bisa kita lakukan adalah meminta disnakertrans untuk menjadi leading sektor. Dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Kaltim yang penganggurannya tinggi,” ujarnya.
Salehuddin: Semua Instansi Bisa Turut Andil dalam Upaya Menekan Angka Pengangguran
Selain itu, dalam permasalahan ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Sebab, angka pengangguran dan pengentasannya tidak semudah yang terlihat. Seperti pengangguran terbuka, lalu permasalahan efek investasi yang mengalami kemandekan dan tidak dilakukan proses perpanjangan.
Baca Juga
“Itu semua memberi kontribusi terhadap kenaikan angka pengangguran. Termasuk juga sistem pendidikan kita, terutama yang di SMK. Bagaimana advokasi kita untuk menyesuaikan dengan dunia usaha atau industri,” kata dia.
Menurunkan angka pengangguran juga, menurut Salehuddin, perlu melibatkakan banyak perangkat daerah, tidak hanya disnakertrans. Yang seharusnya mengambil andil dalam upaya menekan angka pengangguran ini.
“Badan perencanaan pembanngunan daerah (Bappeda), disdikbud, dinas pariwisata dan lainnya. Semua punya peran masing-masing,” ujar salehuddin.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya pembekalan bagi murid sekolah, tentang bagaiamana mempersiapkan diri mereka terjun kedunia kerja. Agar, setelah lulus tidak hanya mengandalkan ijazah.
“Sebisa mungkin, diberi keahlian yang banyak sebagai bekal mereka,” tambahnya.
Apalagi dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ia berharap, turut memeberikan peluang yang besar, kepada masyarakat Kaltim. Serta adanya goodwill dari pemerintah provinsi. Dan bisa berpengaruh pada penurunan angka pengangguran di Kaltim.
“Bisa dalam bentuk perusahaan atau UMKM misalnya. Apalagi sekarang sudah ada sekitar Rp12 triliun, investasi yang digelontorkan lewat IKN,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/nur)
Penulis: Nuraini
Editor: Devi Nila Sari
