Sekprov Kaltim Sri Wahyuni mendorong penciptaan lapangan kerja. Mengingat, setiap tahunnya jumlah lapangan kerja dan lulusan SMA atau perguruan tinggi tidak seimbang.
Akurasi.id, Samarinda – Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menegaskan program penciptaan 250 ribu lapangan kerja merupakan salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, setiap tahunnya angka pengangguran Kaltim terus bertambah.
Jumlah lulusan sekolah maupun perguruan tinggi tidak berimbang dengan peluang lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu pendekatan-pendekatan strategis dalam mengurai permasalahan tersebut.
[irp]
“Tentu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tetapi ada beberapa perangkat daerah yang bisa berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas angkatan kerja yang bersertifikasi dan berstandar. Karena ketika angkatan kerja sudah bersertifikasi maka akan membuka peluang lapangan kerja,” tegas Sri Wahyuni pada Pra-Musrenbang Penyusunan RKPD Kaltim 2023, Senin (11/4/2022).
Baca Juga
Sri Wahyuni menyebut, salah satu program yang mendukung serta mendorong percepatan angkatan kerja bersertifikasi telah Dinas Pariwisata lakukan. Melalui program Beasiswa Kaltim (Bekal) Kreatif yang ditujukan bagi pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif (ekraf).
“Ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha bidang ekraf yang berkompeten dan terampil serta berdaya saing,” ucapnya.
[irp]
Pemprov Kaltim Tengah Godok Rancangan Pergub Beasiswa Kaltim Kreatif
Ia menjelaskan, program tersebut saat ini sudah masuk dalam rancangan peraturan gubernur (pergub) dan sudah pemprov sampaikan kepada dinas pendidikan. Ketika sudah terbit, maka akan segera direalisasikan menjadi transformasi sektor ekraf yang selama ini banyak pelakunya.
“Kepada Dinas Pendidikan, saya mohon rancangan pergub ini segera bahas secara bersama dengan Badan Pengelola Beasiswa Kaltim. Dalam rangka menopang penciptaan 250 ribu lapangan kerja. Di dalamnya bukan hanya pelaku ekraf, tetapi juga ada potensi sertifikasi untuk sektor jasa produktif lainnya,” jelasnya.
Saat ini, lanjut dia, Kaltim sudah disebut sebagai mitra IKN, tidak lagi disebut sebagai penyangga IKN. Sebagai mitra IKN, tentu harapannya masyarakat Kaltim bukan hanya menjadi penonton.
[irp]
Untuk mencapai hal ini perlu SDM yang berdaya saing melalui peningkatan kapasitas. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada angkatan kerja sektor jasa produktif untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi.
“Perangkat daerah mana saja nanti yang terkait dengan sertifikasi kompetensi di sektor jasa produktif. Seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Disperindagkop, Disdikbud dan lainnya. Nanti secara bersama-sama mengawal komitmen penciptaan 250 ribu lapangan kerja ini. Agar bisa terealisasi dengan baik,” pungkasnya. (*)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
