Komisi III DPRD melaksanakan sidak di Bontang Kuala dan melihat langsung kondisi panggung adat yang banyak mengalami kerusakan. Faisal pun mempertanyakan keseriusan Pemkot Bontang dalam kelola pariwisata.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Komisi III DPRD Kota Bontang melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kampung atas laut Bontang Kuala, pada Senin (5/6/2023) pagi. Kedatangan para legislator tersebut guna meninjau kondisi salah satu ikon pariwisata Kota Taman -sebutan Bontang- tersebut.
Usai melakukan sidak, Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal mengaku kecewa dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Hal itu lantaran kondisi panggung adat yang ada di lokasi tersebut banyak ditemukan kerusakan. Utamanya papan jembatan maupun panggung yang rapuh bahkan beberapa titik jebol dan berlubang.
“Kampung atas laut Bontang Kuala kan salah satu ikon wisata. Bahkan tamu yang dari luar Bontang hampir selalu mengunjungi lokasi ini. Jadi tentu kita prihatin melihat kondisinya saat ini,” ujar Faisal.
Dikatakan Faisal, kampung atas laut Bontang Kuala seharusnya menjadi prioritas pembangunan Pemkot Bontang. Sebab salah janji politik Basri-Najirah yakni mengembangkan pariwisata.
Baca Juga
“Pemerintah saat ini kan mau mengembangkan pariwisata, seharusnya infrastruktur di lokasi wisata jadi prioritas. Salah satunya di lokasi ini,” sebutnya.
Dia pun meminta Pemkot Bontang agar segera melakukan perbaikan. Setidaknya melakukan penganggaran pada APBD Perubahan tahun ini. Sebab selain untuk pengembangan pariwisata juga untuk menghindari adanya warga sekitar yang tergelincir. Sebab jalan yang terbuat dari papan kayu tersebut berlubang.
“Kami minta untuk dianggarkan secepatnya,” tegasnya.
Perbaikan Infrastruktur Bontang Kuala Masuk RKPD 2024
Sementara itu, Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Dian Nur Afianto menjelaskan perbaikan infrastruktur di kampung atas laut Bontang Kuala masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024. Adapun proyeksi anggaran untuk perbaikan tersebut yakni Rp19,5 miliar.
“Sebenarnya sudah masuk RKPD tahun depan,” bebernya.
Dia menjelaskan jika memang harus dilaksanakan di APBD Perubahan, kemungkinan yang bisa terealisasi hanya sekitar Rp4,5 miliar. Namun angka tersebut masih harus berbagi untuk penanganan di Pulau Beras Basah.
“Masih dalam tahap perencanaan, angkanya pun masih asumsi. Bisa naik atau turun,” pungkasnya. (adv/dprdbontang)
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
