Kaltim.akurasi.id, Bontang – Disparitas data merupakan kesenjangan antara data yang tercatat dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dengan kondisi riil data yang dimiliki tiap ASN. Disparitas data dalam SIASN ini secara rutin dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti usul penyelesaiannya oleh seluruh instansi/kementerian/lembaga juga pemerintah daerah. Termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sendiri yang Oktober 2025 lalu mendapat “PR” untuk menuntaskan 476 data ASN bermasalah.
Empat bulan berjalan, berkat kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, seluruh data anomali tersebut kini telah berhasil diselesaikan sepenuhnya alias Bontang “Zero Data Disparitas”. Capaian membanggakan ini bahkan menjadi raihan teratas di lingkup Kantor Regional VIII BKN. Dalam hal ini, Pemkot Bontang menjadi instansi pertama yang berhasil menuntaskan seluruh disparitas data pada periode tahun 2025-2026.
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang Sudi Priyanto menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas capaian tersebut.
“Acungan jempol atas kolaborasi seluruh pihak, baik ASN, admin perangkat daerah, maupun tim BKPSDM yang telah berkontribusi aktif dalam penyelesaian disparitas data hingga mencapai nol,” ujar Sudi.
Sudi menyebut torehan prestasi ini bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian berbasis data yang akurat dan terpercaya. Secara khusus, Sudi juga menyampaikan apresiasinya kepada PIC Disparitas Data BKN Kantor Regional VIII yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, konseling dan konsultasi dalam proses penyelesaian data bermasalah sesuai jenis disparitas.
Baca Juga
“Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa data ASN yang berkualitas bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh ASN beserta seluruh insan pengelola kepegawaian,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto menegaskan bahwa capaian ini memiliki arti strategis dalam peningkatan kualitas layanan kepegawaian.
“Capaian nol disparitas data ini merupakan langkah penting dalam mendukung layanan kepegawaian yang cepat, tepat, dan akuntabel,” ungkap Suharto.
Baca Juga
Suharto juga menyebut bahwa di era digital seperti saat ini, seluruh proses kepegawaian sangat bergantung pada kualitas data, sehingga data yang valid menjadi kunci utama pelayanan berkualitas.
Ia menekankan bahwa keberhasilan ini menjadi semakin relevan seiring dengan kebijakan BKN yang menjadikan Kota Bontang sebagai salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan layanan KPO/PPO otomatis yang implementasinya bersandar pada baik atau tidaknya kualitas data ASN dalam SIASN.
Suharto juga mengingatkan bahwa keberhasilan mencapai nol disparitas data bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen untuk menjaga kualitas data secara berkelanjutan.
“Saya meminta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bontang untuk terus memantau data pribadi melalui aplikasi myASN. Segera melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan data, serta berperan aktif dalam menjaga akurasi dan kelengkapan datanya masing-masing,” tutupnya. (adv/bkpsdmbontang)
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
