Kaltim.akurasi.id, Bontang — Indonesia mencatat tonggak baru dalam transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama mencapai sekitar Rp7 triliun.
Capaian tersebut dinilai menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global sekaligus menandai perubahan besar dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026).
Pelepasan ekspor tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Mentan Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250 ribu ton dan ditargetkan meningkat hingga 500 ribu ton dengan total nilai mencapai Rp7 triliun.
“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujarnya.
Menurut Amran, keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat sekaligus membuka peluang pasar baru di berbagai negara.
“Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja keras dan capaiannya,” katanya.
Ia mengungkapkan, setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.
“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton. Beberapa negara lain juga berminat, seperti Filipina, Brazil, Bangladesh, dan beberapa negara lainnya,” ungkapnya.
Amran menyebut keberhasilan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan itu disebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian.
Selain itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN serta menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Volume pupuk juga bertambah. Inilah kebahagiaan bagi petani Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat distribusi pupuk. Sistem distribusi dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, PIHC, Gapoktan atau koperasi, hingga petani.
Tak hanya itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi, seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun. Program tersebut melibatkan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru disebut mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.
Era pemerintahan Prabowo juga ditandai dimulainya sejumlah proyek strategis baru, seperti groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.
Selain itu, pemerintah mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar untuk mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.
Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut diarahkan bukan hanya untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional di tengah tantangan krisis pangan dan geopolitik global.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegasnya.(*)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
