MenpanRB dorong digitalisasi dalam trasnformasi birokrasi. Hal itu dilakukan melalui sosialisasi penguatan penerapan MPP dan MPP digital ke wilayah tengah.
Kaltim.akurasi.id, Balikpapan – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penguatan Penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital.
Sosialisasi tersebut juga dalam rangka mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden, K.H Ma’ruf Amin. Untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Khususnya, melalui penyelenggaraan MPP berbasis digital di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, pentingnya reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi pemerintah yang inovatif dan berdampak luas.
Dia juga menekankan, bahwa reformasi birokrasi akan sukses jika masyarakat merasakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, terjangkau dan transparan.
More Read
“Hal ini karena ujung dari reformasi birokrasi adalah pelayanan publik yang prima di mana negara hadir di tengah masyarakat,”jelas Diah Natalisa di Blue Sky Hotel Balikpapan, Kamis (2/11/2023).
Presiden Minta Penguatan MPP untuk Dukung Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Selain itu, dirinya juga mengatakan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia telah memberikan arahan untuk memperkuat dan mengembangkan MPP. Guna mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. MPP perlu diterapkan di seluruh Kabupaten dan kota di Indonesia, sesuai dengan arahan untuk tahun 2024.
“Dengan penggunaan teknologi digital, kita bersama dapat mengawasi kinerja pelayanan publik. Menguatkan ekosistem inovasi, aksesibilitas penerima pelayanan yang lebih mudah, cepat dan terjangkau. Perubahan seperti ini harus segera diantisipasi dan direncanakan dengan matang,” pungkasnya.
More Read
Kementerian PANRB juga mendorong pengembangan sistem pelayanan berbasis digital. Dengan teknologi digital, pelayanan publik bisa lebih terawasi, inovatif, mudah, dan terjangkau. Transformasi dan digitalisasi ini sejalan dengan visi Presiden tentang “digital melayani.”
“Meskipun terdapat tantangan dalam mewujudkannya, namun dengan kolaboratif goverment, implementasi MPP digital secara bertahap dapat diwujudkan di Indonesia,” urainya.
Turut Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim H. Muhammad Faisal, Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad,
Kemudian hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah, Panahan Moetar, serta sejumlah pejabat baik dari Kabupaten Kota se Indonesia baik hadir langsung maupun via zoom. (adv/diskominfokaltim/rey/pt)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
