Pada RDP di Gedung DPRD Kaltim, Komisi IV tampung keluhan para guru BK yang tergabung dalam Asosiasi Bimbingan Konseling.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kaltim turut memberikan perhatian penuh terhadap eksistensi keberadaan Bimbingan Konseling (BK) di satuan pendidikan. Sebab, jumlah guru BK di sekolah dinilai belum cukup memadai.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengaku tersentak dengan penyampaian yang disampaikan oleh anggota Asosiasi Bimbingan Konseling terkait kedudukan guru BK di satuan pendidikan saat ini.
Hal itu disampaikan oleh Rusman Ya’qub usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi BK. Dimana pembahasannya terkait eksistensi profesi bimbingan dan konseling dalam upaya pembangunan Indonesia, di Gedung D lantai 3, DPRD Kaltim, Selasa (10/10/2023).
“Jujur saja tersentak, karena pertama positioning, guru BK disatuan pendidikan itu selama ini tidak memadai, khususnya di sekolah negeri,” kata Rusman kepada Akurasi.id, belum lama ini.
Menurutnya, kehadiran guru BK di sekolah sangat krusial untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah. Mulai dari masalah akademik hingga pribadi. Namun, faktanya sekolah di Kaltim masih banyak yang kekurangan guru BK.
“Contohnya di SMK 15 Samarinda, guru BK-nya hanya lima, sementara siswa yang ditangani ratusan. Kemudian contoh lain juga, seperti di SMP 2 Samarinda, guru BK cuma dua, tapi siswa yang ditangani ribuan,” sebut Resman.
Di sisi lain, pengadaan ruang konseling di sekolah saat ini dinilai masih jauh dari kata baik. Sehingga, pelayanan konseling pun tidak terlalu efektif. Sebab menututnya ruang konseling di satuan pendidikan itu sudah menjadi pandangan umum. Jika ada ruang yang tidak terpakai, itu yang digunakan untuk ruang konseling.
Baca Juga
“Contoh di SMK 15 ruangannya cuman 2,5×4 meter, sedangkan orangnya banyak,” urainya.
Belum lagi guru BK dituntut untuk meningkatkan kapasitas dalam aspek kompetensinya. Sehingga, persepsi bahwa guru BK harus bisa menangani semua problematika siswa.
“Padahal sebetulnya itu bisa ditangani oleh guru mata pelajaran (mapel) sendiri yang dapat menangani hal demikian. Kemudian belum lagi misalnya tugas-tugas tambahan di luar dari ini,” imbuhnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menuturkan bahwa, varian dari problem sosial siswa itu banyak motifnya. Lalu guru BK dituntut untuk selalu meningkatkan kecakapan tersendiri dalam percepatan penanganan masalah.
“Seolah-olah semua tanggung jawab yang dihadapi siswa itu dilimpahkan kepada guru BK saja. Sedangkan masalah yang dihadapi siswa bermacam-macam,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Muhammad Kurniawan mengaku telah mencatat berbagai masalah yang disampaikan oleh Asosiasi Guru BK.
Baca Juga
“Pelan-pelan semoga bisa kami tangani. Sebab, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yang perlu ditangani seperti sarana dan prasarana,” kata Kurniawan.
Kurniawan menyebut, setidaknya setiap satuan pendidikan pasti ada guru BK. Meski, jumlahnya memang cukup sedikit dan tidak sebanding ketika harus memberi bimbingan konseling ke siswa yang jumlahnya ribuan.
“Tadi guru BK juga minta ruangan untuk menjalankan tugasnya. Minimal setiap itu ada guru BK-nya. Nanti saya cek kembali,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/zul/uci)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
