Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Lapak para pedagang kaki lima (PKL) di Tepian Mahakam yang mulanya berjalan rapi dan tertib, kini kembali semrawut. Hal itu karena adanya aktivitas lapak PKL yang berada di luar kesepakatan, hingga kembali maraknya para juru parkir (jukir) liar di kawasan tersebut.
Para legislatif Kota Tepian pun meminta agar pihak kedinasan seperti Dinas Perhubungan dan Satpol PP Samarinda, bisa meningkatkan fungsi pengawasannya di bibiran Sungai Mahakam itu.
Di jelaskan Afif Rayhan Harun, Anggota Komisi I DPRD Samarinda kalau organisasi perangkat daerah (OPD) bisa meningkatkan pengawasannya. Maka bukan tidak mungkin ketertiban lapak dan parkir di Tepian Mahakam bisa berjalan sesuai aturan.
“Ini tergantung dari Dinas Perhubungan (selaku OPD penanggung jawab Tepian Mahakam) saja lagi. Kadang saya lewat di situ tidak ada mereka (petugas Dinas Perhubungan),” tutur Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Selasa (20/9/2022).
Tidak maksimalnya kerja OPD penanggung jawab ia nilai sebagai langkah mencederai putusan Pemkot Samarinda. Oleh sebab itu politikus fraksi Gerindra itu meminta, khususnya Dinas Perhubungan Samarinda melakukan pengawasan lebih ketat dan terus meningkatkan kinerjanya.
Baca Juga
“Pemerintah sudah membuat terobosan, sudah mengeluarkan kebijakan dan sisanya tinggal dari para OPD lagi yang melakukan dukungan kerja. Dan ini harus menjadi perhatian serius bagi Dinas Perhubungan. Jangan sampai kalau terus tidak terawasi, dapat kembali menjadi kumuh (seperti dulu). Sedangkan kita ini kan ingin membuat wajah baru Kota Samarinda menjadi kota peradaban. Kan begitu,” tekan Afif.
Dinas Perhubungan Samarinda Kurang Personel
Terkait klaim Dinas Perhubungan Samarinda yang menyebut jika pengawasan Tepian Mahakam tidak bisa berjalan secara maksimal karena minimnya personel, langsung mendapat tanggapan dari Afif.
Kata politisi termuda di DPRD Samarinda itu, keluhan minim personel adalah persoalan klasik yang sulit ia terima sebagai alasan lemahnya fungsi peran pengawasan di Tepian Mahakam.
“Kalau kekurangan anggota kan tinggal tambah saja, kalau kendalanya di situ apa susahnya. Kalau ngomong doang (kekurangan personel) saya juga bisa. Apalagi (kuranganya personel Dinas Perhubungan Samarinda) tidak diiringi dengan datanya,” sindir Afif.
Tak hanya Dinas Perhubungan Samarinda, Afif pula menegaskan hal serupa juga dilakukan para personel Satpol PP Kota Tepian. Kedua OPD tersebut jelas menjadi ujung tombak dan cerminan kinerja pemerintah untuk menjaga ketertiban niaga di Tepian Mahakam.
Agar menciptakan Samarinda sebagai kota peradaban yang diinginkan, maka sekali lagi Afif meminta agar OPD terkait seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan Samarinda bisa terus meningkatkan kinerjanya seperti terus melakukan monitoring lapangan dengan maksimal.
“Satpol PP harus terus memainkan peran monitoringnya. Begitupun dengan Dinas Perhubungan, peran kerjanya harus terus ditingkatkan dan dijaga,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka
