DPRD Samarinda minta semua pengelola mal di Samarinda segera urus izin parkir. Karena, berhubungan dengan kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Sama seperti kota-kota besar lain. Permasalahan parkir di Samarinda masih menjadi masalah yang sulit diuraikan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya soal semrawutnya parkir di bahu jalan. Belakangan, masalah perizinan parkir pun tak luput dari sorotan.
Hal inilah yang menjadi salah satu atensi jajaran Komisi II DPRD Samarinda atau Panitia Khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ ) wali kota Samarinda. Hingga melakukan tinjauan langsung ke kawasan yang memiliki masalah parkir, salah satunya Mal Samarinda Center Plaza (SCP).
Kunjungan dewan ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tepian ini, tak lain untuk menindaklanjuti laporan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda. Berkenaan masalah parkir yang tidak berizin. Hingga menyebabkan kemacetan.
Anggota Pansus LKPJ Abdul Rohim mengungkapkan, masalah perizinan parkir berada pada pihak pengelola. Yang lebih parah, ternyata pengelolaan parkir tak berijin ini terjadi hampir di seluruh mal di Samarinda.
Baca Juga
“Ternyata sudah diingatkan jauh-jauh hari dan sampai sekarang belum ada progres yang signifikan. Kami minta dishub tegas,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hal ini harus menjadi atensi seluruh pihak. Sebab, perizinan parkir berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
“Kalau izinnya tidak keluar, belum bisa memenuhi standar safety,” tegasnya.
Baca Juga
Masalah Parkir di Samarinda Masih Banyak Catatan
Tak hanya itu, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pembayaran parkir dengan sistem manual atau uang tunai. Kata dia, itu bisa berdampak kepada pemasukan pajak daerah. Sehingga, pansus mendorong pihak pengelola untuk merubah sistem pembayaran parkir ke cashless.
“Karena bisa saja tidak sesuai laporannya. Misal, satu bulan kendaraan yang masuk jumlahnya 1.000. Tapi, yang dilaporkan misal cuma 500, kita enggak bisa cek. Makanya, kita dorong ke cashless,” ucapnya.
Namun demikian, ia menyadari, masalah penggunaan parkir sistem cashless atau e-money juga masih belum selesai ditangani. Ini juga masih menjadi catatan bagi pansus, bahwa pengelolaan parkir di Samarinda masih banyak pembenahan.
“Ini bukan menjadi contoh, justru menjadi peringatan buat yang lain. Karena akan menjadi catatan buat pengunjung. Pertama, soal pelayanan dan jaminan keselamatan. Kedua, soal retribusi ke pemerinta,” ujarnya.
Ia mengaharap, masalah parkir di SCP bisa segera selesai. Begitupun izin parkir di mal-mal lain di Samarinda.
“Ternyata di sini belum ada izin. Semestinya mereka tidak memungut parkir, karena harus dikelola oleh pihak lain yang berizin,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)
Baca Juga
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari
