Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengingatkan, agar pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tidak berdampak kepada sektor pendidikan.
Menurutnya, sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas. Apalagi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memiliki program Gratispol yang menyangkut pembiayaan uang kuliah tinggal (UKT).
“Jangan sampai sektor pendidikan terganggu. Pembiayaan mahasiswa melalui Gratispol harus dijamin sampai semester delapan sesuai komitmen pemerintah,” kata dia.
Agusriansyah menyampaikan, bahwa penyesuaian anggaran tidak boleh menjadi alasan terganggunya hak mahasiswa. Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi segera menyusun formula pendanaan alternatif.
Salah satunya dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau skema corporate social responsibility (CSR). Menurutnya, kerja sama semacam ini dapat menjadi penopang ketika APBD mengalami tekanan.
Baca Juga
Ia menambahkan, pemerintah perlu memetakan kebutuhan secara terukur, agar alokasi yang tersedia benar-benar tepat sasaran. Ketersediaan anggaran provinsi juga harus memperhatikan kewajiban lain, termasuk pembiayaan pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB yang menjadi tanggung jawab utama Pemprov Kaltim.
Ia berharap, pemerintah segera mengambil langkah antisipatif sehingga mahasiswa tidak terdampak dan program yang selama ini membantu ribuan keluarga tetap bisa dilanjutkan tanpa hambatan.
“Keberhasilan program ini bukan hanya soal menambah akses pendidikan, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap konsistensi pemerintah, dalam memberikan dukungan pendidikan tinggi di Kaltim,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim/yed)
Baca Juga
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
