Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pengurangan transfer ke daerah (TKD) membuat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) harus menyesuaikan sejumlah program pembangunan. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), terutama pendidikan, kesehatan, dan air bersih, tetap menjadi prioritas.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, penyesuaian anggaran tidak dapat dihindari menyusul pengurangan transfer dari pemerintah pusat. Sejumlah kegiatan pembangunan yang sebelumnya direncanakan harus disesuaikan, terutama yang berkaitan dengan belanja modal dan belanja barang.
Meski demikian, pemerintah daerah berupaya agar pengurangan anggaran tidak berdampak langsung terhadap pelayanan dasar masyarakat.
“Beberapa pembangunan yang dipangkas itu pasti, terutama sekali terhadap belanja modal dan belanja barang. Tapi minimal yang hari ini kita lakukan oleh pemerintah PPU adalah bagaimana SPM itu bisa terpenuhi,” kata Mudyat, Kamis (12/11/2026).
Ia menyebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar yang harus tetap mendapatkan perhatian. Begitu pula dengan penyediaan air bersih yang masih menjadi salah satu persoalan pelayanan publik di PPU.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menentukan prioritas penggunaan anggaran agar kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak tetap dapat ditangani.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah kabupaten untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah. Terlebih, PPU menghadapi peningkatan kebutuhan pembangunan akibat aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kecamatan Sepaku.
“Karena itu, kami tidak hanya mengandalkan anggaran yang tersedia, tetapi juga berupaya mencari peluang untuk meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah),” tuturnya.
Termasuk penguatan pendapatan daerah menjadi salah satu langkah penting, agar pemerintah kabupaten memiliki ruang lebih besar dalam membiayai pembangunan.
Ia berharap, pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal PPU sebagai daerah yang menjadi lokasi sekaligus penyangga IKN.
Mudyat menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat pelayanan dasar masyarakat terabaikan. Pemerintah daerah akan tetap mengarahkan anggaran yang tersedia untuk kebutuhan yang dinilai paling mendesak.
“Masyarakat tetap memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih meskipun pemerintah kabupaten harus melakukan penyesuaian belanja pembangunan,” pungkasnya. (adv/diskominfoppu/mz)
Editor: Devi Nila Sari
