Tunggakan PBB-P2 di Bontang urutan kedua di Kelurahan Gunung Elai dan ketiga di Belimbing.
Kaltim.akurasi.id. Bontang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang mencatat pada tunggakan sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) masih mencapai Rp55.247.567.748.
Kepala Bapenda Bontang Syahruddin mengungkapkan pencatatan ini dalam kurun waktu selama 2024. Urutan tunggakan PBB-P2 di Bontang paling besar berada pada yang memiliki aset di Bontang Lestari.
“Nilainya mencapai Rp18.145.573.462,” kata Syahruddin belum lama ini.
Lalu pada urutan kedua yakni di Kelurahan Gunung Elai dengan nilai Rp5.227.189.254. Dilanjut setelahnya Kelurahan Belimbing Rp4.680.434.920, Api-Api Rp4.201.125.375, Tanjung Laut Rp3.518.263.891, dan Guntung Rp3.234.856.770.
Baca Juga
Kemudian Kelurahan Bontang Kuala Rp2.508.575.292, Bontang Baru Rp2.173.822.607, Gunung Telihan Rp2.164.170.245, Tanjung Laut Indah Rp2.117.288.622, Loktuan Rp2.089.116.968. Kelurahan Berebas Tengah mencapai Rp1.673.595.669, Satimpo Rp1.462.275.776, Kanaan Rp1.120.707.747. Sementara itu yang terendah yakni Berbas Pantai dengan Rp930.571.150.
“Makanya kami buat program pembebasan sanksi administrasi PBB-P2, periode 2018 hingga 2024,” ungkap.
Tujuan dari program ini, kata Syahruddin, dapat mengurangi agar tunggakan ini di setiap kelurahan. Bahkan memancing para pemilik aset untuk membayarkan tunggakan mereka.
Baca Juga
Bapenda Bontang pun akan menargetkan untuk target PBB-P2 pada tahun ini yakni Rp69.857.052.000. Namun, dirinya menyadari sebagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masih duplikasi.
“Kami masih melakukan validasi data. Baru tiga kelurahan yang sudah rampung proses tersebut,” tutupnya. (adv/bapendabontang)
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
