Dewan dukung rencana pengadaan transportasi massal yang digodok Dishub Samarinda. Hal ini dinilai sebagai solusi jangka panjang masalah kemacetan dan polusi.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda dukung penuh rencana pengadaan angkutan umum massal dan perombakan sistem lalu lintas yang tengah digodok dinas perhubungan (Dishub). Gagasan tersebut dipandang sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab masalah mobilitas warga, kemacetan, hingga persoalan kualitas udara di Kota Tepian.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menilai inisiatif ini bukan sekadar wacana, melainkan amanah undang-undang yang wajib dipenuhi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Kami tentu sangat mendukung. Apalagi ini amanah undang-undang. Pemerintah kota harus menyediakan fasilitas transportasi masyarakat, termasuk untuk pelajar yang bisa dijadikan trayek percobaan awal,” tegas Deni.
Menurutnya, penerapan transportasi publik di Samarinda bisa dimulai dari kapasitas kecil. Tidak harus langsung menghadirkan bus besar, namun armada dengan daya angkut 17–18 orang. Sistem ini nantinya dapat diintegrasikan dengan angkot atau taksi yang sudah ada, sehingga jaringan transportasi menjangkau pemukiman warga.
“Tidak harus bus besar. Bisa dimulai dari kapasitas sedang, lalu disambung dengan feeder yang sudah ada. Dengan begitu, layanan bisa menjangkau perumahan-perumahan,” jelasnya.
DPRD menilai, kehadiran angkutan umum massal akan berdampak signifikan terhadap pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Jika dibiasakan, masyarakat termasuk aparatur sipil negara (ASN) diarahkan menggunakan transportasi publik, maka kemacetan bisa terurai dan polusi udara berkurang.
“Kalau masyarakat terbiasa naik angkutan umum, apalagi dimulai dari ASN atau pegawai kontrak, maka kendaraan pribadi bisa berkurang di jalan. Itu dampaknya besar bagi kelancaran lalu lintas maupun kualitas udara,” tambah Deni.
Baca Juga
Di sisi lain, Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu memastikan sedang menyiapkan tujuh trayek utama. Rute tersebut mencakup jalur 1A, 1B, 2A, 2B hingga akses menuju Bandara APT Pranoto. Setiap jalur diproyeksikan dilayani tujuh armada, plus satu unit cadangan.
“Respon masyarakat cukup positif. Ini menjadi modal penting untuk mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” ungkapnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
