Kaltim.akurasi.id, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Waris Muin melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yusliando beserta jajaran di Kantor Dishub Kaltim, Samarinda, Rabu (26/8/2026).
Audiensi dilakukan untuk mendorong percepatan penanganan infrastruktur pelabuhan speedboat dan klotok di Kecamatan Penajam. Hal ini dinilai penting sebab pelabuhan memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Waris mengatakan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim agar persoalan infrastruktur pelabuhan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami berharap persoalan infrastruktur pelabuhan di PPU dapat segera ditangani melalui sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sehingga pelayanan transportasi dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” kata Waris.
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan transportasi dan kepelabuhanan, khususnya kondisi sejumlah fasilitas pelabuhan speedboat dan klotok di PPU yang membutuhkan penanganan. Salah satu yang dinilai perlu penanganan segera adalah tiang jembatan yang berpotensi roboh, serta akses tangga untuk naik dan turun penumpang.
Menurut Waris, penanganan awal terhadap fasilitas tersebut diupayakan masuk dalam anggaran perubahan tahun ini. Namun, karena kemampuan anggaran terbatas, bisa jadi tidak semua kegiatan bisa terakomodir tahun ini.
“Untuk perbaikan tiang yang mau roboh dan tangga naik-turun penumpang, tahun ini hanya bisa masuk di anggaran perubahan sekitar Rp400 juta. Untuk anggaran APBD 2027 akan diusahakan,” ujarnya.
Pemkab PPU mendorong, agar kebutuhan revitalisasi dapat diakomodasi dalam anggaran 2027. Pihaknya juga memastikan akan melanjutkan koordinasi dengan Pemprov Kaltim, untuk memastikan dukungan terhadap rencana tersebut.
“Makanya kami konsultasi, agar anggarannya bisa masuk di 2027,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kaltim Yusliando mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan langsung terhadap kondisi fasilitas pelabuhan yang membutuhkan penanganan.
“Setelah mendapat informasi terkait kondisi di lapangan, kami sudah membentuk tim dan melakukan pendataan. Memang ada beberapa bagian yang perlu sekali ditangani,” jelas Yusliando.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan bagian-bagian fasilitas pelabuhan yang membutuhkan penanganan segera.
Pemkab PPU berharap koordinasi dengan Pemprov Kaltim dapat mempercepat tindak lanjut terhadap kebutuhan infrastruktur pelabuhan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi dan kepelabuhanan bagi masyarakat. (Adv/diskominfoppu)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
