AKD DPRD Kaltim Terhambat, Golkar Klarifikasi Isu Perebutan Kursi Komisi

Fraksi Golkar klarifikasi soal isu perebutan kursi komisi. Lantaran pembetukan AKD DPRD Kaltim terhambat sampai sekarang.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Hampir dua bulan sejak pelantikan anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) belum juga selesai. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa proses pengawasan terhadap pemerintah daerah dapat terganggu.

Sebelumnya, beredar isu bahwa penundaan tersebut terkait dengan perebutan kursi komisi antara Partai Golkar dan Gerindra. Namun, hal ini dibantah tegas oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.

Menurut Husni, keterlambatan pembentukan AKD bukan karena persaingan antar partai, melainkan disebabkan oleh perubahan nomenklatur yang berlaku di tingkat pusat.

“Kenapa AKD lama, itu terkait persoalan nomenklatur yang juga diubah oleh pemerintah pusat. Bayangkan berapa banyak menteri, wakil, dan badan yang berubah nomenklaturnya. Kita, sebagai pansus AKD, harus memastikan bidang-bidang yang tepat untuk komisi I, II, III, dan IV,” jelas Husni di Gedung B, DPRD Kaltim, Senin (9/12/2024).

Ia menyampaikan, pembahasan tersebut melibatkan banyak komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi kesalahan dalam penempatan bidang-bidang yang seharusnya.

Husni juga mengungkapkan bahwa perdebatan dalam pansus AKD berfokus pada upaya menyeimbangkan distribusi tugas antar komisi. “Jangan sampai terjadi penumpukan tugas di satu komisi, seperti yang terjadi sebelumnya di komisi III. Kita sedang mencari ritme perubahan yang tepat agar setiap komisi dapat berfungsi dengan optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan, bahwa meski anggaran 2025 telah diselesaikan, pembentukan AKD diharapkan dapat rampung dalam 5 hingga 10 hari ke depan tanpa gangguan dari isu internal partai.

Meski sempat beredar kabar mengenai persaingan Golkar dan Gerindra, Husni memastikan bahwa tidak ada perebutan kursi yang signifikan antar kedua partai.

“Jika ada perebutan kursi, itu seharusnya antara Golkar dan PDI-P, bukan Gerindra. Tapi enggak ada kok itu, ” ujarnya sambil berkelakar.

Dewan Pastikan Pembentukan AKD Secepatnya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti, yang juga merupakan politisi dari Partai Gerindra mengatakan, meskipun pembentukan AKD belum terlaksana, pihaknya terus berusaha agar proses tersebut dapat diselesaikan secepatnya.

“Saat ini kami sedang dalam proses, karena tahun politik yang penuh dinamika. Ada tujuh fraksi di DPRD Kaltim, dan kami ingin memastikan bahwa penetapan AKD tidak akan ada perubahan lagi,” ujarnya.

Ekti menjelaskan, meskipun semua partai sudah menentukan komposisinya masing-masing untuk posisi di berbagai komisi. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah menyelesaikan komposisi fraksi yang tepat.

Ia berharap proses ini dapat segera rampung, dan AKD dapat terbentuk dengan baik. “Kami sedang berkomunikasi, dan kami harap bisa selesai pada bulan Desember ini,” pungkasnya. (*)