Samarinda mencatatkan angka kekerasan perempuan dan anak tertinggi di Kaltim, dengan 198 kasus sepanjang 2024. DKP3A menyebut kemudahan pelaporan sebagai penyebab utama.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kota Samarinda kembali mencatat angka memprihatinkan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Samarinda menduduki posisi teratas dengan jumlah kasus tertinggi di provinsi ini.
Sepanjang 2024, tercatat 810 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Benua Etam. Dari angka tersebut, Samarinda menyumbang 198 kasus, menjadikannya kota dengan jumlah laporan tertinggi. Ketua DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita, menyebutkan tingginya angka ini dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, ketidakstabilan hubungan keluarga, serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.
Faktor Kesadaran dan Kemudahan Pelaporan
Noryani menjelaskan, tingginya angka kasus di Samarinda juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat untuk melapor serta kemudahan akses pelaporan dibandingkan daerah lain.
“Di Samarinda, masyarakat lebih mudah dan cepat melaporkan kasus kekerasan. Ini yang menyebabkan angkanya terlihat lebih tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lainnya, meskipun mungkin kasus serupa juga terjadi di tempat lain,” ungkap Noryani, Selasa (3/12/2024).
Ia mengapresiasi peningkatan kesadaran masyarakat Samarinda untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, hal ini merupakan langkah positif yang menunjukkan perubahan budaya untuk lebih berani bersuara.
Pemetaan Ulang Penyebab Kekerasan
Namun, Noryani mengakui bahwa meskipun berbagai upaya preventif telah dilakukan, kasus kekerasan tetap tinggi di Samarinda. DKP3A akan memetakan kembali penyebab utama kasus ini agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Faktor ekonomi, rumah layak huni, dan minimnya ruang publik juga turut memengaruhi tingginya angka kekerasan. Upaya preventif yang kami lakukan mungkin belum sepenuhnya tepat sasaran,” jelasnya.
Dukungan dari Penjabat Gubernur Kaltim
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, meminta DKP3A untuk memetakan kembali faktor-faktor penyebab tingginya angka kekerasan di Samarinda. Ia menyarankan agar aspek kepadatan penduduk dan kondisi ekonomi masyarakat dikaji lebih mendalam.
“Ini tidak bisa diselesaikan oleh DKP3A sendirian. Kita perlu melibatkan sektor lain, termasuk pertanian dan organisasi masyarakat, untuk mencarikan solusi yang konkret,” tegasnya. (*)
Penulis: Dhion
Editor: Redaksi Akurasi.id
