DPRD Kaltim Kunjungi BPK Bahas Laporan Keuangan Pemprov 2022

DPRD Kaltim bertandang ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur. Kedua pihak membahas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kaltim pada 2022. Dalam pemeriksaan tersebut terdapat 19 temuan yang direkomendasikan untuk diperbaiki.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan kali ini, kedua pihak membahas terkait hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kaltim pada 2022. Dimana dalam pemeriksaan tersebut, telah ditemukan 19 temuan yang direkomendasikan untuk diperbaiki.

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Agus Priyono mengatakan dari 43 rekomendasi, baru sedikit yang sudah diselesaikan. “Namun sebagian besar masih dalam proses pengerjaan,” ungkapnya ketika ditemui di Kantor BPK Kaltim, Jalan M Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Selasa (1/8/2023).

Kendati demikian, ia belum bisa membeber jumlah pasti rekomendasi yang sudah diselesaikan. Karena harus melihat kembali data yang tersedia. Termasuk terkait detail temuan, ia belum bisa menyebutkannya.

Baca Juga

Isu Beras Oplosan Merebak, Pemkot Samarinda Tegaskan Belum Ada Temuan

Rudy Mas’ud Minta Maaf ke Jurnalis, Janji Jaga Ruang Kebebasan Pers

Wartawan Diintimidasi, AJI Samarinda Desak Gubernur Kaltim Bertanggung Jawab

Pemkot Samarinda Tertibkan Jual Beli Seragam Sekolah, Tak Boleh Ada Pemaksaan

Namun dalam pemeriksaan administrasi, pelaksanaan rekomendasi lebih mudah. Tetapi, untuk temuan berupa fisik, seperti perbaikan infrastruktur, membutuhkan waktu yang lebih lama dan datanya harus diperbarui secara berkala.

Pihaknya pun meminta kepada Pemprov Kaltim untuk segera melakukan perbaikan atas temuan tersebut. “Kami memberikan waktu 60 hari kerja untuk instansi terkait menindaklanjuti rekomendasi BPK. Setelah itu, akan ada evaluasi dan pemberian waktu tambahan selama 30 hari jika diperlukan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan pihaknya akan memanggil inspektorat daerah untuk memperdalam hasil pemeriksaan BPK.

Baca Juga

Tambang Ilegal di IKN Terbongkar, Negara Rugi Rp5,7 Triliun

PKB Bontang Rayakan Harlah dengan Donor Darah dan Layanan Kesehatan Gratis

Wisata Sawah Ini Lagi Ramai Diburu, Tapi Jalannya Bikin Pengunjung Mengeluh

PUPR Samarinda Tak Bisa Bertindak Banyak, Drainase PM Noor Masuk Wilayah Kerja Pemprov

“Dari 43 rekomendasi yang kami terima,  baru tiga rekomendasi yang telah kami selesaikan, dan masih ada beberapa rekomendasi yang sedang dalam proses,” terangnya.

Ia menegaskan akan terus memantau proses tindak lanjut rekomendasi dari BPK dan berharap semua rekomendasi dapat segera diselesaikan. “Ini untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan baik dan transparan,” pungkasnya. (*)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Fajri Sunaryo