Harga beras yang semakin meroket tentu bakal mempengaruhi ketersediaan dan akses makanan bagi sebagian warga. Sebagai alternatif, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyarankan kepada masyarakat untuk mencari sumber karbohidrat yang lebih terjangkau. Seperti jagung, ubi, dan singkong.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kenaikan harga beras masih terus terjadi di beberapa wilayah. Termasuk Kota Samarinda. Harga beras yang semakin meroket itu tentu mempengaruhi ketersediaan dan akses makanan bagi sebagian warga.
Sebagai alternatif, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyarankan kepada masyarakat untuk mencari sumber karbohidrat yang lebih terjangkau. Seperti jagung, ubi, dan singkong. Sumber makanan itu dinilai tepat karena sama-sama mengandung karbohidrat.
“Untuk jangka panjang kita harus memiliki konsumsi karbohidrat non beras untuk memenuhi kebutuhan. Seperti ubi, singkong dan jagung lain-lain,” ucap Andi Harun, beberapa waktu lalu.
Dia bilang, masyarakat tidak boleh bergantung sepenuhnya pada beras. Mengingat harga beras yang semakin meroket. Kebiasaan mengonsumsi beras harus dirubah.
“Perut itu tidak pernah memilih harus beras atau bukan, yang penting kenyang. Orang barat makan roti kenyang. Ada juga yang makan kentang,” kata Andi Harun.
Selain itu, ia juga menawarkan opsi lain, seperti mengkombinasikan nasi dan jagung. Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengurangi konsumsi beras tanpa mengorbankan asupan gizi.
“Mungkin bisa dicoba separuh nasi separuh jagung. Budaya dan kebiasaan itu bisa berubah mengikuti situasi dan kondisi. Kalau kebiasaan ini diterapkan Insyaallah dari aspek harga tidak terlalu bermasalah,” jelasnya.
Andi Harun melanjutkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga beras. Kata dia, saat ini Pemkot telah mengeluarkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahap ke-II untuk didistribusikan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah turun mengambil peran untuk mengedarkan CPP tahap ke-II,” ungkapnya.
Pun ia berharap, kenaikan harga beras ini tidak mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan tidak memicu terjadinya inflasi. “Kita harus menjaga dua hal, satu pengendalian inflasi, yang kedua pertumbuhan ekonomi. Kalau terus-menerus pemerintah melakukan intervensi, kegiatan perdagangan beras tidak berjalan melalui mekanisme pasar yang normal,” tukasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Fajri Sunaryo
