Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim menghadapi tantangan serius akibat tingginya harga bahan pokok. DPRD Kaltim menyoroti perlunya penyesuaian anggaran agar program ini benar-benar efektif dan tidak hanya sekadar seremonial.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tengah menghadapi tantangan serius dalam implementasinya di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu kendala utama yang mencuat adalah tingginya harga bahan pokok di daerah ini dibandingkan dengan wilayah lain, terutama Pulau Jawa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti bahwa meskipun program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa, pelaksanaannya membutuhkan anggaran besar dan koordinasi yang matang antara pemerintah daerah serta Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara.
“Karena ini program baru, kita masih banyak harus kita pelajari untuk memastikan pelaksanaannya efisien dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa,” ujarnya.
Namun, efisiensi yang dimaksud tidak sekadar soal distribusi, melainkan juga terkait perencanaan anggaran yang realistis. Perbedaan harga bahan makanan yang signifikan berpotensi menghambat penyediaan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan. Jika anggaran tidak disesuaikan dengan kondisi daerah, program ini dikhawatirkan tidak berjalan optimal atau justru membebani pelaksana di lapangan.
“Kami melihat perlu ada penyesuaian agar makanan yang diberikan tetap berkualitas dan memenuhi kebutuhan gizi siswa, tanpa mengorbankan efektivitas program,” tambahnya.
DPRD Kaltim berjanji akan mengawal jalannya program ini agar tidak sekadar menjadi proyek seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi siswa di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Mereka juga mendorong transparansi dalam penggunaan anggaran serta evaluasi berkala guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam implementasi program ini.
“Kami siap mengawasi agar MBG berjalan sebagaimana mestinya, termasuk memastikan tidak ada kendala anggaran yang membuat program ini mandek di tengah jalan,” tegasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id