Kaltim Akurasi Info Berita Kaltim Terkini Hari Ini
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub, program Tapera sudah memiliki konsep yang bagus
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Isu penerapan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) nampaknya masih hangat menjadi perbincangan publik. Hal ini pun memicu Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub angkat suara.
Menurutnya, rencana ini sebenarnya sudah memiliki konsep yang bagus. Sayangnya, masyarakat sudah terlanjur tidak percaya dengan apa yang direncanakan pemerintah.
“Persoalan perumahan rakyat dari pemerintah itu sudah lama tidak hanya di zaman Jokowi. Sudah ada sejak zaman orde baru. Dahulu untuk guru dan ASN, khususnya ASN golongan ke bawah,” terangnya saat diwawancarai di Gedung E, Kompleks Kantor DPRD Kaltim, Jalan Karang Paci, Samarinda pada Selasa (4/7/2024).
Yang menjadi masalah adalah masyarakat mempunyai pengalaman pahit soal ini. Dalam beberapa pengalaman, ada pula masyarakat yang gajinya sudah terpotong namun hingga kini tidak mendapatkan fasilitas yang dijanjikan.
Sehingga, kata Politisi PPP ini, kebijakan tersebut harus dikritisi bersama. Jangan sampai hal ini justru memberikan kerugian bagi masyarakat.
Ia pun meminta agar pemerintah dapat mengembalikan kepercayaan publik. Dengan cara membuktikan jika fasilitas yang dijanjikan benar-benar dapat diwujudkan.
Rusman tak ingin program Tapera ini bernasib sama dengan program Rumah Sangat Sederhana (RSS). Yang kerap diubah namanya menjadi rumah sangat sempit.
“Bayangkan kalau rumah yang ukuran kecil, kamarnya cuma satu, dapur di situ kecil juga dan ini menjadi masalah. Meskipun ada barangnya tetapi ini jadi masalah bagi pemiliknya itu akhirnya terlilit hutang untuk renovasi dan lagi,” sambungnya.
“Kita punya pengalaman pahit seperti itu wajar jadi kalau misalnya banyak penolakan,” tambahnya.
Belum lagi, masyarakat yang dipotong gajinya harus menunggu jangka waktu lama. Bahkan butuh berpuluh tahun lamanya untuk melunasi.
Masalah tak berhenti sampai disitu. Sertifikasi kepemilikan perumahan juga kerap menjadi konflik.
“Tetapi itu tadi, sekali lagi prakteknya seperti apa pemerintahan harus membuktikan dan mewujudkannya sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati menilai, program Tapera ini merupakan sebuah pilihan yang baik.
“Artinya, pemerintah sudah memikirkan bahwa setiap individu suatu saat akan memiliki rumah, berdasarkan tabungan untuk keluarga dan anak cucu keturunannya, ” tuturnya saat diwawancarai di Gedung B, Kompleks DPRD Kaltim, pada Senin (3/6/2024).
Namun ia berharap agar program ini dijalankan dengan transparan dan berjangka panjang. Pasalnya, jika pemimpin setelahnya tidak ikut menjalankan program ini, maka akan terjadi konflik baru.
“Kebijakan ini harus disosialisasikan dulu ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat nggak tahu atau pegawai itu tidak tahu malah tahu-tahu dipotong ada 3 persen untuk perumahan sementara kita sendiri nggak tahu,” tandas Politisi Demokrat ini. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
