Praktisi Pendidikan Kaltim ingatkan pentingnya peningkatan fasilitas pendidikan di daerah 3T. Sebagai upaya pemerataan dalam mengenyam pendidikan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud-Seno Aji, untuk menggratiskan pendidikan dari jenjang SMA hingga S3 menjadi harapan besar bagi masyarakat Kaltim.
Namun, masalah pendidikan di Kaltim masih banyak memerlukan pembenahan. Dari kurangnya tenaga pendidik (guru) hingga fasilitas pendidikan yang belum memadai, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Praktisi Pendidikan Kaltim, Kris Suhariyatno menyatakan dukungannya terhadap program pasangan yang berjargon “Gratispol” ini. Namun, ia mengingatkan fasilitas pendidikan yang belum memadai di beberapa daerah juga harus menjadi perhatian, khususnya di daerah 3T.
“Terkait fasilitas pendidikan yang belum memadai, tentu ini juga harus menjadi perhatian dan dipenuhi secara bertahap,” ujarnya.
Baca Juga
Meski begitu, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (Pemprov), tetapi juga membutuhkan dukungan dari daerah serta pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Saya berharap, langkah pertama yang akan dilaksanakan dengan pendidikan gratis Rudy Seno adalah membebaskan biaya pendidikan,” tuturnya.
Program Pendidikan Gratis Dinilai Sejalan dengan Amanat Konstitusi
Terkait dengan sumber pendanaan, Kris menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan DPRD.
Baca Juga
“Sebagai masyarakat, kita berharap anggaran yang ada digunakan sesuai regulasi dan skala prioritas,” ucapnya.
Kendati demikian, ia menilai program ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Serta melampaui program nasional yang selama ini hanya menggratiskan pendidikan dasar.
Menurutnya, pendidikan gratis bukan sekadar janji kampanye, tetapi merupakan kebijakan yang relevan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.
“Amanat pembukaan UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan negara,” ujarnya.
Terlebih, pendidikan dasar sudah digratiskan melalui kebijakan wajib belajar 9 tahun sejak 1994. Jika gubernur dan wakil gubernur Kaltim menggratiskan pendidikan hingga jenjang menengah dan perguruan tinggi, maka itu akan melampaui standar nasional dan memberikan dampak positif yang lebih luas.
“Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, juga pernah menyampaikan pentingnya wajib belajar 13 tahun, mencakup PAUD hingga SMA/SMK. Program pendidikan gratis ini sangat mendukung gagasan tersebut,” tambahnya.
Selain itu, pembangunan daerah tidak hanya tentang pendidikan, tetapi juga sektor lain seperti infrastruktur dan kesehatan. “Oleh karena itu, program ini harus diterapkan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan kapasitas fiskal daerah,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
