Pemkot Samarinda menyoroti maraknya juru parkir liar yang merugikan PAD dan masyarakat. Wali Kota Andi Harun lakukan audit tata kelola parkir untuk pembenahan sistem.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Menjamurnya juru parkir (jukir) liar di Samarinda mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot). Fenomena ini dinilai tidak hanya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Merespons persoalan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik aktivitas jukir liar. Dalam sidaknya, ia menemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan perlunya pembenahan tata kelola parkir di Kota Tepian, sebutan lain Samarinda.
“Audit masih berjalan. Kami akan memberikan pembaruan setelah inspektorat menuntaskan pekerjaannya,” ujar Andi Harun.
Pria yang akrab disapa AH ini menjelaskan bahwa persoalan tata kelola parkir merupakan masalah kompleks yang melibatkan banyak aspek, mulai dari potensi kebocoran pendapatan daerah hingga penerapan teknologi parkir modern.
Baca Juga
“Tujuan utama kami bukan untuk menghukum, tetapi untuk menciptakan tata kelola parkir yang lebih baik di Samarinda,” jelasnya.
Menurut Andi Harun, perubahan yang baik membutuhkan sistem yang matang serta ekosistem yang mendukung agar dapat berjalan sesuai rencana.
“Untuk mewujudkan perubahan ini, diperlukan pembenahan sistem yang matang dan ekosistem yang mendukung,” tambahnya.
Ia juga meminta masyarakat Samarinda untuk mendukung upaya perubahan yang sedang dilakukan oleh Pemkot.
“Kami berharap masyarakat dapat memahami proses perubahan ini. Tertib sosial harus ditegakkan di Samarinda, tetapi tetap dengan memperhatikan hak-hak masyarakat tanpa mengganggu kepentingan umum,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
