Komisi B DPRD Bontang akan panggil Pertamina dan DKUMPP usai warga pesisir seperti Malahing kesulitan akses gas 3 kg dan terpaksa kembali pakai kayu bakar.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Komisi B DPRD Bontang merespons keluhan warga pesisir soal sulitnya mendapatkan gas LPG bersubsidi 3 kilogram. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kampung Malahing, RT 30, Kelurahan Tanjung Laut Indah, di mana warganya kerap kesulitan memperoleh tabung gas dengan harga wajar.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan bahwa distribusi gas bersubsidi di wilayah pesisir perlu perhatian khusus. Ia menyebut warga di kawasan pesisir seperti Malahing, Tihi-Tihi, dan Selangan seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat subsidi, mengingat kondisi geografis dan keterbatasan akses mereka.
“Sekarang warga di Malahing bahkan kembali memakai kayu bakar karena sulitnya mendapat gas subsidi. Ini tentu berisiko, apalagi dengan kondisi rumah panggung dan angin laut yang kencang,” ujar Rustam, Rabu (23/05/2025).
Rustam mengaku baru mengetahui kondisi itu secara mendalam. Menurutnya, hal tersebut harus segera dibahas bersama pihak terkait, yakni Pertamina dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), guna mencari solusi pemerataan pasokan gas subsidi untuk wilayah pesisir.
Baca Juga
“Ini jadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Kami akan segera agendakan rapat koordinasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua RT 30 Kampung Malahing, Nasir, menyampaikan bahwa harga gas subsidi di wilayahnya bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi untuk wilayah Kaltim yang hanya Rp21.000.
Ia menyebut, suplai gas di Malahing selama ini hanya berasal dari satu warga yang membeli dari darat. Sementara mayoritas warganya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan, tergantung hasil tangkapan.
Baca Juga
“Kalau tidak dapat gas, ya kami kembali pakai kayu bakar,” ujar Nasir. (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
