Jalan rusak makan korban, warga bisa ajukan gugatan citizen lawsuit ke pemerintah. Aparat pemerintah di daerah, disebut pengamat, masih banyak yang tidak memahami jeratan hukum, jika aparat membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera.
Akurasi.id, Bontang – Kondisi kerusakan jalan dari arah Sukarno Hatta menuju Bontang Lestari, semakin memprihatinkan. Hal itu tentu menjadi pekerjaan rumah yang tidak ada hentinya bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Kondisi jalan yang rusak tersebut sering menyebabkan kecelakaan, bahkan mengakibatkan jatuh korban.
Seperti yang terjadi baru-baru ini, kecelakaan lalu lintas di jalan Sukarno Hatta, Bontang Lestari, Kamis (26/11/2021), sekitar pukul 19.00 Wita. Kecelakaan terjadi akibat out off control. Dalam peristiwa tersebut, korban bernama Abd Karim yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3, dengan Nomor Polisi KT 6214 DW tewas di tempat.
Diduga, kondisi jalan yang rusak dan gelap menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Korban diketahui melaju dan tak mampu mengendalikan laju kendaraannya di jalanan rusak, dan terjadilah kecelakaan.
Baca Juga
Terkait peristiwa tersebut, Pengamat Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan, pemerintah daerah perlu “alarm” peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak.
“Aparat pemerintah di daerah sesuai kewenangan jalan nasional, provinsi, kota atau kabupaten, masih banyak yang tidak memahami akan jeratan hukum akan mengenai mereka, jika membiarkan jalan rusak tanpa dilakukan perbaikan segera,” kata pria yang akrab disapa Castro, Sabtu (27/11/2021).
Di saat musim hujan tiba, jumlah jalan rusak kian bertambah. Tak jarang kecelakaan pun terjadi, akibat terperosok atau menghindar jalan rusak mengakibatkan korban luka bahkan bisa kehilangan nyawa. Bisa terjadi kecelakaan tunggal, terserempet atau ditabrak kendaraan lain saat menghindari jalan rusak tersebut.
[irp]
Kata Castro, korban jiwa dan luka-luka yang diakibatkan kondisi jalan rusak seyogianya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal itu diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
Pasal 24 ayat 1 disebutkan, Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
Pun dia menyebut, ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Castro menunjuk Pasal 273 yang menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta.
[irp]
Baca Juga
“Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta,” katanya.
Adapun isi Pasal 273 ayat 1 yakni: Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/ atau kerusakan Kendaraan dan / atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Poin kedua menyebut, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
[irp]
Selanjutnya, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
Poin keempat yakni, penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
“Metode pertama yang bisa dilakukan, harus korban yang mengajukan tuntutan hukum. Metode kedua, meskipun bukan korban, masyarakat bisa mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah melalui gugatan citizen lawsuit. Gugatan ini ditujukan agar pemerintah mengakui kelalaiannya dan harus memperbaiki jalan sebagai akses publik,” pungkasnya.
[irp]
Disampaikannya, Perbaikan jalan ini memiliki wewenang masing-masing sesuai status jalan. Misalnya jalan nasional itu menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR RI, lalu jalan provinsi menjadi kewenangan PUPR Pemprov Kaltim. Dan jalan kabupaten/kota menjadi wewenang pemkab atau pemkot.
Menurut dia, untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah, masyarakat atau keluarga yang menjadi korban akibat jalan rusak, harus berani mengajukan tuntutan secara hukum. “Dengan melaporkan kepada pihak berwajib. Ini berguna agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, pun jalan yang rusak segera diperbaiki,” tegasnya. (*)
Penulis: Fajri Sunaryo
Editor: Redaksi
