Semakin mendesaknya perbaikan jalan poros Kubar-Kukar , membuat banyak pihak, dari unsur legislatif kabupaten/kota hingga provinsi menyarankan agar pemprov mengambil langkah-langkah strategis.
Akurasi.id, Samarinda – Kondisi beberapa jalan nasional di Kaltim kian memperihatinkan. Persoalan menahun ini sangat mengganggu mobilitas transportasi masyarakat.
Seperti jalan poros Kubar-Kukar. Kodisi jalan yang penuh lubang kerap membuat kendaraan sulit melintas, bahkan ada yang sampai menginap di jalan. Di sisi lain, juga menyebabkan jarak tempuh semakin lama, yang biasanya hanya 5 jam menjadi 8 jam.
Hal serupa juga terjadi di beberapa ruas jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Masyarakat kerap menyampaikan keluhan atau aspirasi perbaikan, namun belum ada pergerakan.
Menyikapi hal tersebut, Sekprov Kaltim HM Sa’bani mengatakan, saat ini perbaikan beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim masih berproses. “Itu kan jalan trans kalimantan, itu programnya ada di balai. Informasinya, akan ada kontrak multiyears untuk perbaikan,” kata dia.
Baca Juga
Sa’bani juga menegaskan, Pemprov Kaltim telah melakukan koordinasikan dan komunikasikan untuk segera memulai perbaikan. Namun, diakuinya, perbaikan infrastruktur jalan memang memerlukan waktu yang tidak sebentar.
“Tidak bisa hanya membalikkan telapak tangan. Karena ada mekanisme administrasi pemerintahan yang harus dilalui. Tidak bisa asal menunjuk,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta masyarakat bersabar. Seperti jalan di Kubar, karena masih awal tahun, maka proyek pekerjaan masih dalam persiapan. “Itu kan sudah ada programnya, ini baru awal tahun. Pasti mereka telah melakukan proses pengadaan. Nanti kalau kontrak sudah ditandatangi akan mulai bekerja. Sabar dulu,” ujarnya.
Sementara untuk perbaikan beberapa jalan provinsi, diungkapkan, untuk tahun 2022 pemprov telah menyediakan sekitar Rp500 miliar. “Untuk membenahi jalan mana saja yang perlu dilakukan perbaikan. Semoga di 2023 sudah tuntas semua,” ucapnya.
[irp]
Jalan Nasional, Pemprov Tak Bisa Intervensi Jalan Poros Kubar-Kukar
Semakin mendesaknya perbaikan beberapa ruas jalan nasional di Kaltim, membuat banyak pihak, dari unsur legislatif kabupaten/kota hingga provinsi menyarankan agar pemprov mengambil langkah-langkah strategis.
Salah satu saran yang mencuat, menggunakan alat berat yang merupakan aset daerah melakukan penanganan sementara. Namun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Aji Fitra Firnanda menyampaikan, perihal itu hanya dapat dilakukan apabila ada arahan dari pemerintah pusat. Pihaknya tidak bisa serta merta melakukan intervensi dikarenakan ada aturan yang berlaku.
“Selama ada permintaan kami siap. Karena itukan kewenangan mereka,” ucapnya.
Fitra sapaan karibnya juga menegaskan, koordinasi terus dilakukan. Pihaknya pun memahami keadaan yang dihadapi oleh pemerintah pusat “Kalau pemerintah bilang DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) belum turun, kami bisa apa,” ujarnya.
Baca Juga
[irp]
Sementara untuk program yang akan dilaksanakan pihaknya dalam memperbaiki jalan provinsi, dikatakan, hanya meneruskan proyek sebelumnya seperti perbaikan jalan arah Sebulu, Sanga-sanga hingga Dondang, dan sebagainya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
