Program PTSL rawan pungli, Wali Kota Samarinda rencanakan perwali terkait biaya tambahan. Nilainya pun akan diseragamkan, sehingga jika ada petugas yang meminta retribusi lebih bisa dilaporkan. Mengingat program PTSL rawan pungli.
Akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal membuat peraturan wali kota (perwali) berkaitan besaran biaya tambahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau program sertifikat tanah gratis. Perwali itu merupakan buntut tidak meratanya biaya yang dikenai kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat PTSL, hingga menyebabkan pungli.
Seperti yang terjadi di Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, beberapa waktu lalu sempat menggemparkan warga. Warga yang ingin mengurus PTSL dikenai biaya hingga Rp500 ribu untuk turut serta mendapatkan sertifikat atas lahannya.
[irp]
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, program PTSL sebenarnya gratis. Namun, ia tak memungkiri dalam proses kepengurusannya diperlukan biaya tambahan. Seperti uang makan bagi pengukur tanah maupun staf yang turun ke lapangan.
Baca Juga
Untuk itu, secara tersirat Andi Harun menyetujui akan keberadaan biaya administrasi tambahan dalam pengurusan PTSL. Mengenai nilainya, akan diatur dalam perwali yang akan digodok Pemkot Samarinda.
“Selama ini kan nilainya berbeda-beda, kalau Rp100 ribu ya segitu saja. Supaya tidak jadi pungutan liar. Selama ini kan, ada yang Rp250 ribu atau Rp300 ribu. Mungkin dengan perwali, kami seragamkan. Supaya resmi. Jadi apabila ada yang minta lebih, bisa dilaporkan dengan tindakan pungli,” terangnya usai kegiatan penyerahan 1000 sertifikat kepada warga Samarinda di Lapangan Gor Segiri, Senin (13/12/2021).
Andi Harun pun menegaskan, biaya tersebut nantinya tidak akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena memang diperuntukkan bagi kegiatan akomodasi PTSL. Mengenai sebutan biaya tambahan, akan dirumuskan kemudian dalam perwali.
[irp]
“Hanya untuk keperluan yang bersangkutan. Tidak dalam bentuk retribusi atau apa. Misal untuk makan atau pengukuran, 3 orang ya habis untuk keperluan itu. Akan kami atur resmi,” tegasnya.
Untuk diketahui, pada 25 November 2021 lalu Pemkot Samarinda telah menerima sebanyak 3800 SHM (Setifikat Hak Milik). Diperuntukkan bagi warga di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Utara dan Sambutan.
Untuk Kecamatan Samarinda Utara dibagikan kepada 2.856 warga. Dengan rincian, untuk Kelurahan Sempaja Selatan sebanyak 599, Sempaja Utara sebanyak 1500, dan Sempaja Timur sebanyak 760. Sementara untuk Kecamatan Sambutan, di Kelurahan Sungai Kapih sebanyak 941.
[irp]
Sedangkan pembagian sertifikat sisanya akan dilakukan bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. “Sehingga kepada warga yang menerima sertifikat tanah dapat menyimpan dengan baik sebagai dokumen dan berharga,” tuturnya.
Baca Juga
Nusa Indah, salah satu warga Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan mengungkapkan, bahwa pengurusan program setifikat tanah gratis dari pemerintah pusat itu tidak sulit. Namun, ia tidak memungkiri ada biaya administrasi tambahan yang dibebankan kepada warga, yaitu sebesar Rp100 ribu.
“Ada administrasi awal tapi tidak seberapa. Diserahkan saat pertama menyerahkan data. Cuma sempat ada masalah di Kelurahan Sungai Kapih (pungli), selebihnya aman-aman saja,” tuturnya.
[irp]
Diketahui, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan warga yang mengikuti program pendaftaran sertifikat tahap pertama pada Maret 2021 lalu. Yang mana, memerlukan waktu sekira 9 bulan sampai berkas fisik sampai ke tangan warga.
“Informasi sertifikat sudah jadi disampaikan ke RT, kemudian diteruskan ke warga. Tapi ada juga yang langsung bertanya ke kelurahan,” ujarnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
