Aliansi Mahakam kembali menggelar aksi di DPRD Kaltim, menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mereka menuntut evaluasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, program Makan Bergizi Gratis, serta pengusutan kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam Menggugat Jilid II kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (4/2/2025). Mereka membawa empat tuntutan utama yang ditujukan kepada para wakil rakyat di Karang Paci, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Sama seperti aksi Aliansi Mahakam Menggugat Jilid I, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 kembali menjadi tuntutan utama. Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada berbagai sektor vital, terutama pendidikan.
“Seharusnya pendidikan menjadi prioritas utama sebagai investasi masa depan bangsa. Namun kenyataannya, justru terabaikan, sementara program unggulan yang dikejar pemerintah adalah makan bergizi gratis,” ujar Humas Aliansi Mahakam, Andi Mauliana Muzakir, dalam orasinya di depan DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang.
Ia juga menyoroti potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akibat kebijakan tersebut, yang dinilai akan semakin membebani mahasiswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah.
“Jika UKT naik, apakah kebijakan ini masih bisa disebut efisien? Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak mengorbankan akses pendidikan bagi masyarakat kecil,” tambahnya.
Tuntutan kedua dalam aksi ini adalah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi (MGB). Para demonstran menilai implementasi program ini belum merata dan masih jauh dari target pemerataan.
“Jika memang program ini sudah berjalan secara merata, maka semestinya tidak ada keluhan dari masyarakat. Namun, faktanya, distribusi masih belum optimal, yang justru bertolak belakang dengan efisiensi yang dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto sejak awal kepemimpinannya,” jelas Andi.
Tuntutan ketiga yang disuarakan oleh Aliansi Mahakam adalah pengusutan tuntas kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate, Paser. Mereka menilai lambatnya proses hukum mengindikasikan adanya campur tangan pihak tertentu.
“Dari analisis kami, ada indikasi keterlibatan aparat dengan perusahaan. Sejak November hingga Februari, tidak ada kejelasan dalam penanganan kasus ini. Artinya, ada upaya untuk menyembunyikan kasus ini dari publik,” tegasnya.
Tuntutan terakhir yang mereka ajukan adalah meminta kejelasan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji, terkait janji kampanye mereka. Salah satu janji utama yang digaungkan adalah pendidikan gratis, yang hingga kini belum terealisasi.
Di tengah isu pemangkasan anggaran pendidikan, mahasiswa menuntut agar pemerintah daerah tidak mengabaikan janji yang telah disampaikan kepada publik.
“Kami ingin kepastian, apakah janji pendidikan gratis ini hanya sekadar retorika politik? Kami menuntut gubernur dan wakil gubernur untuk segera merealisasikan kebijakan tersebut,” kata Andi.
Aliansi Mahakam menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini dan tidak segan untuk kembali turun ke jalan jika tidak ada kejelasan dari pihak DPRD maupun pemerintah pusat.
“Kami berharap wakil DPRD dan pimpinan menyampaikan aspirasi kami ke pusat. Jika ada ketidaksesuaian atau kebijakan yang tidak pro-rakyat, kami tidak akan ragu untuk kembali melakukan aksi,” katanya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
