Viktor tegaskan masalah pembabatan hutan harus diusut tuntas. Agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Aktivitas tambang ilegal nampaknya banyak terjadi di sejumlah kawasan Kota Tepian. Terlebih lagi, aktivitas ini juga marak terjadi di daerah permukiman warga.
Resah dengan hal ini, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Victor Yuan, mengingatkan pemerintah untuk menghentikan aktivitas pertambangan terutama di wilayah permukiman pada 2026 mendatang.
Hal ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang menargetkan Samarinda bebas tambang pada 2026. Di mana langkah ini dimulai dengan tidak memperpanjang izin pertambangan.
Selain itu, pihaknya pun akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait reklamasi tambang.
Baca Juga
“Saya tidak mau itu hanya menjadi janji manis. Jadi kita perlu pulihkan mulai dari sekarang,” tuturnya, Rabu (9/4/2025).
Kondisi pertambangan di Kota Tepian semakin menghawatirkan setelah beredar kabar tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman habis dibabat oleh oknum tidak bertanggung jawab. Aksi penggundulan hutan yang ramai tersiar di media sosial ini diduga untuk kepentingan aktivitas tambang ilegal.
Pada saat melakukan tinjauan bersama perwakilan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Timur (Kaltim), ia melihat langsung bukti perambahan lahan di kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas komersial.
Baca Juga
Padahal kawasan tersebut, selain menjadi pusat penelitian kehutanan juga menjadi ruang hidup bagi flora dan fauna lokal.
Ia juga mewanti-wanti agar kasus ini tidak dibiarkan tenggelam. Tanpa penanganan tegas, ia khawatir akan muncul pembiaran sistemik.
“Kalau ini tidak ditindaklanjuti, maka besok-besok akan lebih banyak kawasan hutan yang bernasib sama. Kita sedang dalam darurat tambang,” pungkas Victor. (Adv/dprdsamarinda/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
