Setiap kapal yang melintas disarankan memberikan uang asuransi agar ketika ada insiden tidak lagi ribut permasalahan uang ganti rugi.
Akurasi.id, Samarinda – Komisi III DPRD Kaltim soroti terus terulangnya insiden penabrakan beberapa jembatan di Kaltim. Sebab, meski rekomendasi hingga payung hukum berkaitan itu telah ada, namun faktanya tidak mengurangi intensitas insiden penabrakan jembatan.
Misalnya saja dalam 2 tahun terakhir, sedikitnya telah terjadi 3 insiden penabrakan sejumlah jembatan di Kaltim. Insiden terakhir tongkang batu bara menabrak badan jembatan Martadipura, di Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Peristiwa itu menyebabkan rel di bawah jembatan bengkok. Tidak hanya itu, saking tingginya tumpukan batu bara menyebabkan sebagian muatan tongkang tertinggal di badan jembatan.
[irp]
Ini telah kedua kalinya Jembatan Martadipura ditabrak tongkat batu bara yang kelebihan muatan. Sementara itu, masih ada sejumlah penabrakan jembatan lainnya di seluruh Kaltim.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, untuk mengantisipasi kejadian tersebut terulang pihaknya telah memberikan sejumlah saran atau rekomendasi. Dari yang bersifat teknis seperti pemasangan CCTV atau pembentukan tim pengawas di lapangan hingga penarikan uang asuransi kepada setiap kapal yang melintas.
“Perda dan segala macamnya kita sudah ada. Kalau penarikan uang asuransi kan belum ada. Setiap kapal yang melintas seharusnya memberikan uang asuransi agar ketika ada insiden tidak lagi ribut permasalahan uang ganti rugi,” kata dia kepada media usai kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan insiden penabrakan jembatan di Kaltim bersama sejumlah instansi terkait, Rabu (16/2/2022).
Ia mengatakan, penarikan uang asuransi tersebut telah dijalankan di Palembang. Apabila dilakukan hitungan secara kasar, apabila setiap kapal yang melintas dikenai uang asuransi semisal Rp2 juta yang berlaku selama sebulan, jumlahnya akan mencapai miliaran.
Sebab, diketahui sedikitnya dalam sehari ada 100 kapal pengangkut batu bara yang lalu lalang di perairan Kaltim. Dengan uang asuransi tersebut, pemerintah dapat langsung melakukan perawatan apabila terjadi insiden.
Bahkan, dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk membeli CCTV maupun kegiatan perawatan jembatan lainnya. “Karena hingga saat ini belum jelas siapa yang dapat menyediakan CCTV pengawasan di jembatan. Tapi itu baru masukan, bagaimana teknis pelaksanaan nantinya akan kami tindaklanjuti kembali. Kami juga harus melakukan koordinasi lanjutan dengan instansi terkait lainnya,” terangnya.
Setelah mengumpulkan informasi serta masukan lainnya, pihaknya pun akan membuat rekomendasi untuk menghindari insiden penabrakan jembatan yang dapat menyebabkan kerusakan fatal.
“Yang jelas, semua rekomendasi yang ada nanti akan kami laporkan ke Ketua DPRD Kaltim untuk dilanjutkan ke Gubernur Kaltim,” kata dia.
[irp]
Dishub Kaltim Dukung Penarikan Uang Asuransi
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim AFF Sembiring mengatakan, pihaknya mendukung semua masukan dan saran tersebut untuk segera dilaksanakan.
“Rekomendasi akan menjadi dasar kita mengajukan usulan perbaikan. Seperti penarikan uang asuransi bagi kapal yang melintas, saya rasa semua saran tadi memungkinkan untuk ditindaklanjuti,” kata dia.
Pihaknya pun berharap, ada pembentukan gugus tugas bertujuan sebagai pengawas lintas kapal di bawah jembatan. Menurutnya, upaya tersebut dapat mengurangi insiden penabrakan jembatan. “Intinya semua untuk menghindari kembali terjadinya kecelakaan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Editor Redaksi Akurasi.id
