Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Menjelang tahun ajaran baru, Pemerintah Kota Samarinda berencana melakukan audit terhadap pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di sejumlah sekolah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya dan mampu mendukung kebutuhan operasional sekolah.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengatakan setiap sekolah telah menerima dukungan pembiayaan melalui BOSNAS dan BOSDA. Karena itu, penggunaan anggaran tersebut perlu diawasi agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan.
“Sekolah telah mendapatkan dukungan pembiayaan melalui BOSNAS dan BOSDA. Karena itu, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan dana tersebut agar benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Pemeriksaan akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Samarinda melalui audit tematik yang secara khusus menyoroti pengelolaan kedua sumber dana tersebut.
Menurut Andi Harun, langkah ini penting dilakukan mengingat masih adanya keluhan masyarakat terkait biaya pendidikan yang muncul di sejumlah sekolah, meskipun telah tersedia dana operasional yang cukup besar dari pemerintah.
Ia menegaskan audit tersebut bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola anggaran berjalan sesuai aturan dan kebutuhan sekolah.
Namun demikian, hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki pengelolaan keuangan di lingkungan pendidikan.
Andi Harun menilai, apabila dana BOSNAS dan BOSDA dimanfaatkan secara optimal, berbagai kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi tanpa harus membebani siswa maupun orang tua dengan pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum.
“Jika BOSNAS dan BOSDA digunakan secara tepat, berbagai kebutuhan sekolah dapat dipenuhi tanpa harus membebani siswa maupun orang tua melalui pungutan yang tidak memiliki dasar hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan pengawasan keuangan merupakan bagian dari upaya membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan.
Pemerintah Kota Samarinda, kata dia, ingin memastikan sekolah tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu memberikan layanan pendidikan yang profesional, transparan, dan berkualitas.
“Yang ingin kita hadirkan adalah sekolah yang menjunjung tinggi integritas, bebas dari diskriminasi, profesional dalam bekerja, dan terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Sekolah harus menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
