Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta Bapperida melakukan riset mandiri terkait kondisi ekonomi dan sosial di kota tersebut. Langkah ini bertujuan agar pemerintah memiliki data akurat tanpa bergantung pada lembaga lain, guna mendukung program yang tepat sasaran.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) untuk melakukan riset mandiri terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kota Bontang. Hal ini disampaikan saat rapat pembahasan data pengangguran dan kemiskinan yang digelar di Pendopo Wali Kota Bontang, Rabu (21/05/2025).
Dalam rapat tersebut, perwakilan Bapperida memaparkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut tingkat pengangguran di Bontang mencapai 7,06 persen atau sekitar 6.631 jiwa.
“Kami bekerja sama dengan BPS, Pak,” ujar salah satu pegawai Bapperida saat memaparkan data.
Namun, Agus Haris merespons data tersebut secara kritis karena bukan hasil riset langsung dari Bapperida. Ia khawatir data dari lembaga lain tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Baca Juga
“Enggak bisa kita menggantungkan penelitian ekonomi dan sosial dari lembaga lain. Pokoknya, apa pun yang menyangkut Bontang itu harus kita sendiri yang pegang datanya,” tegas Agus Haris.
Ia juga menyebut perbedaan data sempat menimbulkan perdebatan, termasuk dalam rapat pembahasan pengentasan kemiskinan dan stunting pada 9 April 2025 lalu.
“Kita harus punya data sendiri. Bahkan empat kali sudah rapat soal kemiskinan. Karena kita ingin menyinkronkan data. Dinsos sama asisten satu dan kami berdebat keras karena data DTKS tidak sesuai,” ujarnya.
Baca Juga
Dalam wawancara terpisah, Agus menegaskan Bapperida harus mengoptimalkan fungsi penelitian dan riset agar pemerintah memiliki data yang akurat. Data tersebut penting untuk mendukung program intervensi dan penyaluran bantuan yang tepat sasaran tanpa harus bergantung pada data lembaga lain.
“Namanya Badan Penelitian dan Riset Daerah, berarti ada dua fungsi: penelitian dan riset. Itu harus ada. Disiapkan sumber daya dan orang-orang ahli supaya kita tidak salah mendiagnosa kota kita sendiri,” jelasnya.
Agus pun meminta agar penyiapan sumber daya manusia untuk fungsi riset segera dilakukan. Bila belum tersedia, ia mendorong pengusulan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
“Kalau belum ada orangnya sekarang, ajukan formasinya secepatnya ke Menpan RB,” jelasnya. (*)
Penulis: Dwi Kurniawan Nugroho
Editor: Redaksi Akurasi.id
