Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Gantikan angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak beroperasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana bakal hadirkan moda transportasi massal. Rencana tersebut akan direalisasikan di 2026 mendatang dengan skema buy purchase of services atau membeli layanan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan melalui skema ini, pemerintah akan menganggarkan biaya untuk membayar operator dengan sistem rupiah per kilometer.
“Dalam rencana transportasi baru, pemerintah menyiapkan 7 trayek utama dan 6 trayek feeder,” ungkap Manalu, Selasa (23/9/2025).
Trayek utama dilayani bus-bus berukuran medium yang melintasi jalan protokol. Sedangkan feeder berfungsi menggantikan peran angkot, bisa berupa kendaraan kecil atau high-end. Nantinya, kata Manalu, setiap trayek akan dilayani 7 unit bus, dengan jarak antarbus sekitar 12 menit.
Adapun titik operasi utama direncanakan ada empat, salah satunya di kawasan Pasar Pagi. Nantinya akan disiapkan pula area parkir pendukung untuk memudahkan masyarakat.
Baca Juga
“Skema operasionalnya tidak lagi seperti angkot yang dikejar setoran, karena semua sudah dibayar pemerintah dengan sistem rupiah per kilometer,” jelasnya.
Manalu menambahkan untuk rencana pelaksanaan, pemerintah belum menetapkan jadwal pasti. Namun, usulan ini telah masuk dalam prioritas tahun 2026.
“Tapi dengan menyesuaikan kondisi anggaran pusat dan juga masukan dari kepala daerah,” katanya.
Baca Juga
Terkait penertiban angkot yang masih beroperasi tapi sudah tidak layak lagi, Manalu menyebut pihaknya sudah beberapa kali menertibkan, namun hingga saat ini masih beroperasi.
“Pada akhirnya masyarakat juga yang akan memilih moda transportasi yang lebih baik,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Suci Surya Dewi
