Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Perawatan rumput Stadion Segiri kini ditangani langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dengan anggaran sekitar Rp30 juta per bulan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan kembali memenuhi standar pertandingan.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Samarinda, Muslimin, mengatakan perawatan rumput dilakukan setiap hari.
“Rumput disiram pagi dan sore, dan setiap dua minggu kami lakukan pemupukan. Hari ini juga ada pemupukan lanjutan,” ujar Muslimin.
Ia menerangkan bahwa penyiraman menggunakan air sumur karena air PDAM mengandung bahan kimia yang dapat memperlambat pertumbuhan rumput. Jika memungkinkan, air sungai juga digunakan karena lebih kaya kandungan hara.
Perawatan intensif ini disebut sudah mulai menunjukkan hasil. Pada beberapa laga kandang Borneo FC, termasuk saat menjamu Dewa United, kondisi lapangan terlihat jauh lebih hijau dibandingkan pasca-serah-terima dari kontraktor.
Muslimin merinci komponen biaya perawatan yang mencapai sekitar Rp30 juta per bulan, meliputi gaji dua petugas lapangan, pemupukan rutin, serta kebutuhan air untuk penyiraman. Besarnya biaya itu membuat Borneo FC meminta dukungan perawatan kepada Disporapar.
Selain soal rumput, Disporapar juga menunggu kedatangan konsultan dari Surabaya untuk meninjau rencana penambahan lampu stadion. Meski pertandingan malam tetap berjalan aman, masih ada titik pencahayaan yang dinilai perlu ditingkatkan.
“Saat ini semua perawatan ditangani oleh kami. Hari ini juga kami menunggu kedatangan konsultan dari Surabaya untuk membahas rencana penambahan lampu stadion,” bebernya.
Muslimin menambahkan, dukungan anggaran tambahan di APBD 2026 diperlukan agar penanganan fasilitas Stadion Segiri dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Harapan kami, Bapak Wali Kota dapat memastikan dukungan anggaran di 2026,” sebutnya.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan penuh Stadion Segiri sebenarnya belum sepenuhnya diserahkan secara resmi, karena proses serah-terima aset dari kementerian ke provinsi dan dari provinsi ke pemerintah kota belum tuntas.
“Sebelumnya kontraktor seharusnya masih bertanggung jawab, tetapi masa kewajibannya sudah lewat enam bulan. Karena itu diserahkanlah kepada kami,” terangnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
