Dituding “Orang Dekat” Gubernur, Muhaimin Bantah Ada Hubungan Keluarga

Penunjukan Muhaimin sebagai Kepala Bappeda Kaltim menuai sorotan publik dan memicu isu kedekatan personal dengan Gubernur Rudy Mas’ud. Menanggapi itu, Muhaimin akhirnya buka suara dan membantah keras tudingan adanya hubungan keluarga maupun faktor kedekatan di balik pengangkatannya.
Fajri
By
2.5k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Penunjukan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur menuai beragam tanggapan publik. Sejumlah pihak menilai pengangkatan tersebut dilatarbelakangi kedekatan personal, bahkan hubungan keluarga, dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Muhaimin menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa pengangkatannya sebagai Kepala Bappeda Kaltim telah melalui seluruh tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, penunjukan itu tidak dilandasi faktor kedekatan pribadi maupun hubungan kekerabatan, melainkan melalui mekanisme pengisian jabatan yang telah ditetapkan.

“Pak Gubernur adalah pimpinan provinsi, sehingga wajar menjadi tempat koordinasi bagi kabupaten dan kota. Saya berada di posisi ini melalui proses yang berlaku, termasuk assessment,” kata Muhaimin.

- Advertisement -
Ad image

Ia menilai tudingan mengenai kedekatan personal kerap muncul dalam dinamika politik dan birokrasi, namun tidak selalu didasarkan pada fakta. Karena itu, ia merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Terkait isu hubungan keluarga, Muhaimin secara tegas menyatakan tidak memiliki ikatan kekerabatan dengan Rudy Mas’ud. Ia bahkan menjelaskan latar belakang keluarganya untuk memperjelas persoalan tersebut.

“Saya suku Jawa, orang tua saya Jawa. Memang sejak usia dua tahun saya tinggal di Balikpapan, tetapi secara keluarga jelas tidak ada hubungan. Sementara Pak Gubernur berasal dari Sulawesi. Jadi tidak mungkin ada hubungan keluarga,” ujarnya.

Muhaimin menilai isu semacam itu tidak seharusnya menjadi fokus utama publik. Menurutnya, perhatian semestinya diarahkan pada kinerja dan kontribusi pejabat dalam mendorong pembangunan daerah.

“Hal-hal seperti ini tidak perlu dibesar-besarkan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh perangkat daerah bekerja bersama membantu Gubernur menjalankan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD,” tegasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana