Kaltim.akurasi.id, Bontang – Dalam ekosistem layanan kepegawaian digital yang semakin terintegrasi, peran Admin Data Kepegawaian menjadi elemen krusial dalam menjaga akurasi dan kualitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Terutama di tingkat unit kerja seperti perangkat daerah, UPT, sekolah, dan puskesmas.
Meski sistem kepegawaian bersifat terpusat melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SIASN BKN) maupun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Bontang, namun kualitas data tetap sangat bergantung pada ketelitian dan komitmen admin data di level unit kerja. Mereka menjadi ujung tombak sekaligus penjaga gawang informasi kepegawaian sebelum data diproses lebih lanjut di tingkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) maupun BKN.
Kepala Bidang PKPDIFPASN BKPSDM Bontang, Arif Supriyadi yang membidangi dokumentasi informasi data kepegawaian memberi penjelasan peran strategis admin data unit kerja ini. Menurut Arif, admin data unit kerja memiliki sejumlah peran vital, antara lain:
Verifikator Tahap Awal
Sebagai verifikator tahap awal, tentunya untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian berkas fisik seperti SK, ijazah, dan sertifikat sebelum diunggah ke sistem. Peran ini mencegah kesalahan input sejak dini serta meminimalkan penolakan berkas oleh admin BKPSDM Bontang maupun BKN Kanreg VIII.
Baca Juga
Pendampingan Monitoring PDM
Pendampingan Monitoring Peremajaan Data Mandiri (PDM). Di tengah kewajiban ASN untuk memperbarui data secara mandiri melalui MyASN, admin unit kerja hadir sebagai fasilitator dan pendamping teknis bagi pegawai yang mengalami kendala dalam proses peremajaan.
Pemutakhiran Data Dinamis Real-Time
Baca Juga
Pemutakhiran data dinamis secara real-time, mencakup perubahan status pernikahan, alamat, penambahan gelar pendidikan, hingga riwayat diklat. Informasi yang umumnya hanya diketahui di tingkat unit ini menjadi kunci agar profil ASN selalu mutakhir dan relevan.
Pengelolaan e-Kinerja dan Disiplin
Pengelolaan e-Kinerja dan disiplin, termasuk pemantauan pengisian e-Kinerja BKN serta absensi digital. Data tersebut menjadi dasar utama perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang direkap oleh BKPSDM Kota Bontang.
Ditemui terpisah, Kepala BKPSDM Bontang Sudi Priyanto menyebut bahwa Pemkot Bontang secara resmi telah membentuk Admin Data Kepegawaian pada akhir 2023 melalui kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Aplikasi SIMPEG dan SIASN. Dalam kurun waktu sekira tiga tahun, imbuh Sudi, keberadaan admin data ini memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas data kepegawaian daerah.
Capaian yang diraih yakni Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Pemkot Bontang meraih peringkat tertinggi se-Regional VIII Kalimantan selama dua tahun berturut-turut, yakni tahun 2024 dan 2025. Lalu pada Indeks Kualitas Data (IKD) ASN Bontang menempati peringkat VI terbaik se-Regional VIII Kalimantan pada awal 2026.
“Pemkot Bontang melalui sekretaris daerah telah memberikan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi nyata para admin data kepegawaian dalam semua capaian selama ini,” sebut Sudi.
Baca Juga
Sudi menyebut bahwa setiap tahunnya para admin data ini juga rutin diberikan pelatihan pemanfaatan aplikasi layanan kepegawaian. Tujuannya dalam rangka mengembangkan kemampuan mereka dalam mengoptimalkan perannya di perangkat daerah masing-masing.
“Pemberian apresiasi berupa piagam penghargaan dan peningkatan kompetensi secara terus menerus ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para admin data untuk terus menjaga integritas, konsistensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan data kepegawaian yang akurat dan berkesinambungan,” tutupnya. (adv/bkpsdmbontang)
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi
