Pemindahan IKN Nusantara ke Kaltim dinilai sebagai sebuah langkah yang tepat. Pasalnya, beban DKI Jakarta saat ini sudah terlalu besar. Di sisi lain, Kaltim merupakan kawasan yang sangat strategis sebagai lokasi pemindahan IKN Nusantara.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Patok titik nol IKN sudah kokoh ditancapkan. Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) pun sudah disahkan, 18 Januari 2022 oleh Parlemen Senayan. Eksekutif dan legislatif di Jakarta satu suara mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Tepatnya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Demikian pun di Kalimantan Timur. Semua tegas memberi dukungan atas rencana pemindahan ibu kota negara. Eksekutif dan legislatif, baik di provinsi, maupun di kabupaten dan kota kompak menyambut baik kehadiran IKN Nusantara di Kaltim. Masyarakat pun menyambut dengan suka cita.
Gubernur Kaltim Isran Noor menyebut, kondisi Kaltim secara umum kondusif sebelum dan setelah penetapan Undang-Undang IKN.
“Kondisi Kalimantan Timur menurut saya relatif kondusif dan relatif tidak ada masalah setelah penetapan UU IKN,” kata Gubernur Isran Noor dalam suata kesempatan acara.
Menurut Isran, rencana Presiden Joko Widodo memisahkan ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi bukan sesuatu yang baru dan aneh. Sebab beberapa negara di dunia sudah sukses melakukannya.
Pemindahan IKN Nusantara ke Kaltim Bisa Mencotoh Amerika hingga Australia
Negara yang sukses memindahkan ibu kota negaranya dari pusat perekonomian antara lain, Amerika Serikat (1790), Australia (1927), Malaysia (1999), Korea Selatan (2005). Ada pula Brasil, Myanmar, Pakistan, Turki, Kazakhtan dan Pakistan.
Ibu kota Malaysia awalnya adalah Kuala Lumpur. Namun pada 1999 pemerintah di sana memindahkannya ke Putra Jaya. Sampai saat ini Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnis negara itu.
Australia menggeser ibu kota mereka dari Melbourne ke Canberra pada 1927. Melbourne dan Sidney tetap menjadi pusat bisnis, sementara Canberra pusat pemerintahan dan politik.
Dulu New York adalah ibu kota Amerika Serikat. Namun sejak 1790 ibu kota Amerika Serikat berpindah ke Washington DC. New York tetap menjadi pusat bisnis. Dan masih banyak contoh lainnya.
Warga Kaltim Harus Siap Menyambut Peluang Pemindahan IKN Nusantara
Menyusul rencana pemindahan ibu kota negara ini, Mendagri Tito Karnavian berharap agar warga Kaltim segera menyiapkan diri untuk menangkap berbagai peluang dari rencana pemindahan ibu kota negara ini, mulai dari proses pemindahan ibu kota saat ini hingga terwujudnya pemindahan ibu kota secara penuh pada tahun 2045 mendatang.
Para kepala daerah yang akan menjadi penyangga ibu kota negara seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, PPU dan Paser sepakat meminta agar pemerintah pusat tidak hanya fokus pada pembangunan IKN, tapi lupa membangun wilayah sekitar IKN sebagai penyangga.
Sebab jangan sampai IKN kelak menjadi terang benderang, sementara daerah di sekitar IKN makin meredup karena infrastruktur yang masih sangat buruk.
Beban Jakarta Sudah Terlalu Besar, Kaltim Jadi Pengganti yang Tepat
Sebelumnya, Isran Noor juga menyebutkan, bahwa rencana pemindahan IKN kembali digulirkan Presiden Joko Widodo pada awal periode keduanya. Sampai akhirnya diumumkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 26 Agustus 2019. Lokasi dipilih sebagian di PPU dan sebagian lagi di Kutai Kartanegara (Kukar).
Sebagaimana pernah Mendagri Tito Karnavian katakan, jika beban yang DKI Jakarta tanggung saat ini sudah terlalu besar. Karena DKI Jakarta menjadi pusat ibu kota negara sekaligus sebagai siklus perputaran bisnis di Tanah Air.
“Beban Jakarta dan daerah sekitarnya itu sudah terlalu berat. Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Tangerang, Bekasi dan Depok itu sudah bukan lagi kota metropolitan, tapi megapolitan. Terlalu berat bebannya,” demikian dikatakan Isran.
Lalu lintas sudah terlampau padat. Disparitas antara daerah yang beruntung dan kurang beruntung sangat jomplang. Sistem tata ruang kota Jakarta pun tidak di desain dari awal untuk menjadi ibu kota negara. Sejak era kota lama dari Jayakarta (Batavia). Saat itu mungkin tidak bermasalah karena jumlah penduduk, alat transportasi dan penduduk masih tidak banyak. (sul/ky/adv/diskominfokaltim)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
