BKD Kaltim Ingatkan ASN Bijak Bermedsos, Ajukan Kritik di Kanal Resmi

Suci
By
1K Views

BKD Kaltim mengingatkan ASN agar berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial, karena setiap konten yang melanggar aturan dapat berujung pada sanksi tegas.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bidang Pembinaan ASN BKD Kaltim Sutarwo mengatakan pada prinsipnya ASN bebas dalam memberikan masukan di medsos. Namun hal tersebut tidak boleh bersifat provokatif atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Sebagai ASN yang sudah terikat terhadap regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, maka dalam menggunakan media sosial harus digunakan sebijak mungkin,” ujarnya di Samarinda, belum lama ini.

Adapun hal tersebut berlaku untuk PNS maupun PPPK. Ia pun mengingatkan bagi ASN yang hendak mengkritik pemerintah agar dilakukan melalui kanal resmi. Jika kritik disampaikan melalui jalur resmi dengan dokumen yang sah, hal tersebut diperbolehkan.

Dikatakannya terdapat aturan yang mengikat ASN dalam menggunakan media sosial. Pertama, Surat Edaran Menpan RB Nomor 137 Tahun 2018 yang mengatur secara jelas area penggunaan media sosial. Jika ASN melanggar aturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi.

Sementara itu bagi PNS pun ada aturan secara khusus, dimana sanksi diatur dalam PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, sedangkan untuk P3K menggunakan PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltim juga memiliki Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kode Etik ASN. Kode etik ini berlaku untuk PNS maupun P3K, mengatur nilai dasar dan ruang lingkup, dengan sanksi berupa teguran moral terbuka maupun tertutup.

Jika ada pelanggaran kode etik, maka dibentuk tim untuk memproses sesuai prosedur. Tim ini akan ditentukan sesuai jenjang jabatan pelapor dan terlapor, dengan jumlah anggotanya harus ganjil. Sementara itu untuk P3K, seluruh kewajiban dan larangan mengikuti isi kontrak kerja, sehingga kontrak harus benar-benar dipahami.

“ASN harus berhati-hati dalam membuat konten di media sosial. Tagline no viral, no justice tidak perlu dijadikan alasan karena pelanggaran dapat ditindaklanjuti tanpa harus viral,” pungkasnya. (adv/diskominfokaltim/yed/uci)

Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Suci Surya Dewi

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana