Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, melontarkan peringatan keras terhadap sejumlah akun media sosial yang dinilai kerap menggiring opini publik dengan narasi provokatif dan sarat adu domba.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan berlandaskan fakta.
“Terus terang, itu terlalu memaksakan diri. Saya mohon kepada yang suka goreng isu, sadarlah, tobatlah,” tegas Andi Harun.
Maraknya konten di media sosial yang dinilai tidak proporsional dalam membandingkan sejumlah kebijakan dan proyek pemerintah. Menurutnya, narasi yang berkembang kerap tidak “apple to apple” dan dipaksakan untuk dikaitkan dengan isu yang tengah berkembang di Kaltim saat ini.
Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menyesatkan opini publik jika tidak segera diluruskan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu memberikan klarifikasi agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan akurat.
“Saya kira masyarakat perlu mencermati akun-akun tersebut. Kalau kita terus bertengkar, saling mencaci dan menghujat, lalu kapan kita fokus bekerja untuk kepentingan rakyat?” ujarnya.
Untuk itu, masyarakat harus lebih bijak dalam menyikapi arus informasi digital. Ia mendorong publik agar tidak hanya kritis terhadap pemerintah, tetapi juga melakukan penilaian terhadap sumber informasi yang dikonsumsi.
Andi Harun Bandingkan Produk Medsos dan Produk Jurnalistik
Menurutnya, kritik yang sehat justru dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada konten yang sengaja dibuat untuk menciptakan kegaduhan.
“Silakan mengkritisi pemerintah, itu penting. Tapi di saat yang sama, analisis juga konten dari media sosial tertentu. Jangan sampai ada pihak yang memang berniat menciptakan kekacauan,” katanya.
Lebih lanjut, Andi Harun membedakan secara tegas antara produk jurnalistik dengan konten media sosial yang tidak memiliki standar. Ia menilai, karya jurnalistik disusun melalui proses yang berlandaskan kaidah, verifikasi, dan tanggung jawab publik.
Sebaliknya, ia menyoroti keberadaan akun-akun yang tidak berpegang pada prinsip jurnalistik, yang kontennya cenderung berisi hujatan, prasangka, hingga upaya memecah belah.
“Yang kita soroti ini adalah akun-akun yang tidak berpegang pada prinsip jurnalistik. Isinya hanya menghujat, mencaci, dan mengadu domba. Bahkan, ada yang tidak layak disebut sebagai media,” tegasnya.
Ia mengingatkan, jika ada pihak yang mengatasnamakan media namun kontennya hanya berisi prasangka buruk dan mencari-cari kesalahan tanpa dasar, maka hal tersebut patut diwaspadai.
“Kalau kita tidak jernih melihat ini, yang dirugikan adalah kita semua. Energi habis untuk konflik, padahal yang utama adalah bekerja untuk rakyat,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
