Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) terkait klaim Gubernur Kalimantan Timur menerima tantangan debat menuai polemik. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyebut informasi tersebut sebagai hoaks.
Namun, BEM KM Unmul membantah tudingan tersebut. Mereka menegaskan bahwa unggahan itu bukan berita bohong, melainkan bagian dari strategi komunikasi yang mereka sebut sebagai “propaganda”.
Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menjelaskan bahwa narasi tersebut sengaja dibangun sebagai bentuk kritik terhadap sikap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang dinilai tidak merespons ajakan debat terbuka.
“Jadi kami coba formulasikan, karena hampir mustahil gubernur mau datang untuk berdebat,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada, Rabu (6/5/2026).
Sebagai bentuk simbolik, dalam aksi mimbar bebas tersebut, mahasiswa bahkan “menghadirkan” sosok gubernur dalam bentuk foto untuk diajak berdebat. Aksi ini digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim sebagai bentuk sindiran atas ketidakhadiran orang nomor satu di Kaltim itu.
Hiththan menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan respons langsung dari gubernur, meski tantangan debat telah dilayangkan sejak 23 Februari 2026, bertepatan dengan aksi demonstrasi mahasiswa.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengiriman surat resmi hingga ajakan terbuka melalui media sosial, termasuk kolom komentar akun pribadi gubernur.
Ia mengklaim, sempat ada respons berupa persetujuan di kolom komentar. Namun, tindak lanjut dari hal tersebut tidak pernah terealisasi.
“Tapi memang gubernur tidak pernah merespons sampai akhirnya ada konfirmasi dari salah satu timnya, yang meminta format diubah menjadi diskusi. Kami tidak terima, karena diskusi sudah pernah dilakukan. Kami maunya berdebat,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim telah menyampaikan klarifikasi bahwa Gubernur tidak pernah menyatakan kesediaan hadir dalam agenda debat tersebut. Selain itu, pada waktu kegiatan berlangsung, gubernur disebut sedang berada di Jakarta.
Pemprov juga menegaskan tidak pernah menerima konfirmasi resmi terkait kegiatan yang dimaksud.
Melalui mimbar bebas ini, BEM KM Unmul menyatakan ingin menyampaikan evaluasi atas kinerja kepemimpinan gubernur selama menjabat. Mereka juga menyoroti absennya gubernur saat aksi mahasiswa pada 21 April lalu.
Hiththan menilai, respons yang selama ini disampaikan gubernur—baik melalui media maupun klarifikasi di media sosial—tidak mencerminkan komunikasi yang terbuka.
“Semua respons yang disampaikan tidak terkesan tulus dan alami. Ini yang kami coba argumentasikan dan paparkan,” jelasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
