Undang RDP Bankaltimtara: Komisi II DPRD Kaltim Kupas Rencana Bisnis dan Digitalisasi

kaltim_akurasi

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono bisa mendorong digitalisasi dalam berbagai pelayanan Perusda Bankaltimtara. Agar memudahkan nasabah atau masyarakat dalam menggunakan Bankaltimtara.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direksi Bankaltimtara pada Selasa (5/4/2022). Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi II, Gedung D, Komplek DPRD Kaltim itu, dalam rangka membahas program kerja dan rencana bisnis Bankaltimtara tahun 2022.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono dan Baharuddin Muin. Tutur mendampingi Wakil Ketua II DPRD Kaltim Seno Aji.

100 Persen Bankaltimtara Sudah Punya Jaringan Kantor di Kaltim

Usai mengikuti jalannya RDP, Direktur Utama Bankaltimtara, Muhammad Yamin menjelaskan. Bahwa sesuai anggaran dasar, Perusda Bankaltimtara berdiri dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian, serta pembangunan daerah di segala bidang.

Tak hanya itu, Yamin juga menjelaskan, bahwa Bankaltimtara mempunyai posisi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Maka dari itu, untuk program Bankaltimtara yang dicanangkan di tahun 2022 ada tiga hal. Yakni ekspansi, ekstra homensklatur, dan efisiensi. Kemudian penyebarluasan jaringan kantor di Kaltim. Kepada awak media, dia pun menyampaikan, dari 103 kecamatan di Kaltim sudah 100 persen terisi semua jaringan kantor Bankaltimtara.

“Beda dengan di Kaltara, dari 53 kecamatan. Kami baru hadir sebanyak 39. Daerah yang terbanyak kami masuki, yaitu Nunukan ada 7, Malinau ada 4, dan Tana Tidung 1. Persoalan utamanya, semua di infrastruktur teknologi, yang memang belum berkembang,” jelasnya.

Nidya Listiyono Dorong Tingkatkan Transaksi Online

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan, di tengah era digitalisasi saat ini. Maka semua bisnis tak terkecuali sektor perbankan, harus menerapkan transaksi online dan menyiapkan sistem perusahaan digital.

Tak hanya soal sistem, menurut politisi Golkar ini, perlu adanya peningkatan sinergi dan komunikasi antara DPRD Kaltim dengan BUMD. Termasuk Bankaltimtara dalam hal penyertaan modal dan persoalan lainnya.

“Mudah-mudahan ini dapat dilihat dari sisi positif, bahwa penyertaan modal itu bukan hanya dilihat dari sisi negatif tetapi bagaimana kompensasinya bukan hanya soal laba namun bagaiman rasio-rasio kecukupan bisa terpenuhi,” ujarnya. (*/adv/dprdkaltim)

Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana