Kaltim.akutim.akursi.id, Samarinda – BEM KM Universitas Mulawarman menolak wacana kampus mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perihal ini muncul usai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, mendorong perguruan tinggi terlibat aktif dalam operasional dapur MBG.
BEM KM Unmul menilai, keterlibatan kampus dalam urusan teknis program pemerintah berisiko mengerdilkan peran universitas menjadi sekadar operator program.
Menteri Riset dan Kajian BEM KM Unmul, Muhammad Salman Al Farisy Khoirurrijal menegaskan, pihaknya menolak apabila kampus mendapat tawaran untuk mengelola dapur MBG.
“Kalau misalnya nanti ada tawaran agar Unmul mengelola dapur MBG, sikap kami secara ideologis dan tujuan program jelas: kami tegas menolak,” tegas Salman.
Kendati begitu, pihaknya juga tetap akan melakukan riset dan kajian yang komprehensif terlebih dahulu sebelum melakukan penolakan.
“Jadi bukan sekadar menolak tanpa dasar, tetapi sikap penolakan itu harus didukung oleh data dan fakta yang kuat,” ujarnya.
MBG Dinilai Perlu Evaluasi Menyeluruh
Salman menyebut, sejak awal BEM KM Unmul tetap berada pada sikap yang sama, yakni menilai Program MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menyebut, mahasiswa telah melakukan berbagai aksi, kajian, hingga advokasi terkait program tersebut.
“Menurut kami, secara konsep dan tujuan, program ini memang sudah bermasalah sejak awal,” imbuhnya.
Ia menyoroti tujuan MBG yang sebelumnya disebut untuk mencegah stunting. Padahal, berdasarkan berbagai riset, pencegahan stunting paling efektif dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, mulai dari masa kehamilan hingga usia dini.
“Jadi, ketika program ini kemudian ditarik sampai ke kampus, pertanyaannya: dasar kebijakannya apa? Itu yang menurut kami belum jelas,” ketusnya.
Selain itu, BEM KM Unmul juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program MBG yang dinilai rawan kepentingan politik. Salman menyebut, keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam pengelolaan SPPG menjadi perhatian tersendiri, apabila program tersebut masuk ke lingkungan kampus.
“Ketika program ini masuk ke kampus, kebijakannya nanti seperti apa? Potensi masuknya kepentingan politik sangat besar di situ,” ucapnya.
Apalagi, pemilihan rektor yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Program pemerintah seperti MBG, berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu di lingkungan perguruan tinggi.
“Bisa saja ada rektor yang dekat dengan aktor atau pejabat politik tertentu dalam koalisi pemerintahan, lalu muncul tawar-menawar di bawah meja dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang menurut kami perlu dihindari dan dicurigai bersama,” tutupnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
