Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Aksi besar 215 atau demo akbar jilid III di Samarinda tidak hanya diarahkan sebagai tekanan politik melalui hak angket DPRD Kaltim, tetapi juga mendorong langkah hukum terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur menegaskan, akan membawa tuntutan langsung ke Kejati Kaltim agar persoalan yang mereka soroti ikut mendapat perhatian Kejaksaan Agung dan KPK.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, Erly Sopiansyah. Oleh karena itu, titik aksi yang sebelumnya berfokus di DPRD Kaltim kini berubah menjadi Kejati Kaltim.
“Rencana aksi akan dimulai di Kantor Kejati Kaltim, kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur Kaltim,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Pihaknya ingin menekankan kepada penegak hukum, agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pemprov Kaltim, termasuk mendorong perhatian dari Kejaksaan Agung dan KPK.
Langkah ini merupakan upaya di luar mekanisme hak angket yang disuarakan pada Aksi 214 lalu.
Sementara itu, untuk menghadapi aksi tersebut pihaknya telah melakukan berbagai persiapan. Saat ini sudah dibuka sebanyak enam sampai delapan posko yang tersebar di berbagai titik, di dalam maupun luar Samarinda.
“Hingga H-6, persiapan kami sudah matang,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga membeberkan, perkiraan massa yang akan hadir. Dari target 4.000 peserta, saat ini sudah ada terdapat 3.000 peserta yang mengonfirmasi kehadiran.
“Ini mendekati target yang pernah kami sampaikan sebelumnya,” tambahnya
Adapun, ribuan peserta itu berasal dari 102 organisasi yang tergabung dalam aliansi. Massa juga dipastikan datang dari sekitar delapan daerah di Kalimantan Timur.
Menurut Erly, jumlah peserta masih berpotensi bertambah hingga hari pelaksanaan aksi.
“Kami dari aliansi menargetkan total massa yang hadir bisa mencapai 4.000 orang atau lebih dalam rangkaian aksi 215 di Samarinda,” pungkasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
